KALTIMPOST.ID-Meski secara umum, proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Kaltim berjalan lancar, namun sejumlah kasus ditemukan di berbagai daerah.
Di Balikpapan misalnya, sorotan muncul dari DPRD Kaltim. Dewan menemukan berbagai masalah teknis dan tantangan akses pendidikan yang belum merata.
Rabu (16/7) lalu anggota DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU).
Mereka antara lain Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Baba bersama anggota komisi Syahariah Mas’ud, Hartono Basuki, dan Fuad Fakhruddin.
Mereka menyampaikan kepada Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Winarno, jika di Balikpapan dan PPU masih mengalami dinamika tinggi saat proses SPMB. Itu berdasarkan temuan dan laporan dari masyarakat yang masuk ke komisinya.
“Pertama saat tahap awal pendaftaran. Sistem dan aplikasi SPMB berjalan cukup stabil. Namun memasuki fase berikutnya, mulai muncul gangguan teknis yang menyebabkan proses menjadi tidak tertib, hingga memicu keresahan orangtua siswa,” kata Baba di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Balikpapan yang juga membawahi PPU.
Ia menambahkan, gangguan tersebut berisiko menurunkan kepercayaan publik dan harus segera diperbaiki agar tidak terulang pada masa mendatang.
Tidak hanya itu, Komisi IV DPRD Kaltim juga mencermati belum meratanya daya tampung sekolah. Terutama antara daerah pusat kota dan wilayah pesisir atau pinggiran.
“Gangguan teknis ini memang sedang ditangani. Tapi kami minta ada antisipasi serius agar tak terulang tahun depan,” lanjutnya.
Komisi IV DPRD Kaltim juga menyoroti kesiapan sekolah dalam menyerap siswa baru. Tak sedikit sekolah yang kewalahan, terutama di wilayah padat penduduk.
Sementara, daerah pinggiran dan pesisir kerap mengalami kekurangan fasilitas maupun tenaga pendidik.
Masalah itu, menurut Baba, bukan sekadar soal kapasitas sekolah, tetapi juga tentang keadilan dalam akses pendidikan.
“Perlu kolaborasi lintas sektor agar pemerataan pendidikan bisa diwujudkan, karena sekolah tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendirian,” katanya.
Sebagai bagian dari solusi jangka menengah, Komisi IV DPRD Kaltim merencanakan studi banding ke beberapa provinsi yang telah lebih dulu sukses menerapkan sistem PPDB secara efisien.
Seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur. Hasil dari studi tersebut akan menjadi acuan dalam merumuskan sistem penerimaan siswa yang lebih inklusif, akomodatif, dan tidak menimbulkan keresahan publik setiap tahunnya.
“Kita akan pelajari praktik terbaik di daerah lain. Lalu kita sesuaikan dengan karakteristik dan tantangan di Kaltim,” ungkapnya. (rdh/rd)
Editor : Romdani.