KALTIMPOST.ID-Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) melakukan audiensi strategis dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Dalam pertemuan itu, pemkab menyuarakan keresahan dan tuntutan pembangunan yang adil di tengah peran krusial PPU sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam pertemuan di Kantor Bappenas itu, Bupati PPU Mudyat Noor diterima langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Menteri didampingi pejabat eselon I dan II. Di antaranya Deputi Bidang Infrastruktur, penasihat menteri, staf khusus menteri, staf ahli menteri, dan direktur wilayah barat.
Dalam pertemuan itu, Mudyat menegaskan wilayahnya selama ini telah berkontribusi signifikan terhadap pembangunan IKN. Namun belum mendapatkan perhatian sepadan.
“Kami bukan hanya halaman depan, kami adalah pintu masuk IKN. Tapi sampai hari ini, belum ada dampak signifikan yang kami rasakan. Infrastruktur kami tertinggal, pelayanan dasar masih kami tanggung, sementara aset kami hampir Rp 1 triliun sudah diserahkan ke IKN,” beber Mudyat.
Ia menyebut berbagai tantangan yang kini dihadapi PPU, mulai kemiskinan, kawasan kumuh di pesisir, hingga prevalensi stunting tertinggi di Kaltim yang mencapai angka 32 tahun 2024.
Mudyat memandang, sebagian besar wilayah PPU masih minim fasilitas dasar dan jauh dari layak sebagai kawasan penyangga ibu kota negara baru.
Padahal Presiden Prabowo Subianto telah resmi memasukkan IKN ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) periode 2025-2029.
Tujuan utamanya adalah terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN dan sekitarnya.
Hal itu sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
Mudyat menyampaikan, PPU siap menjadi bagian yang aktif dan strategis dalam mendukung IKN sebagai wajah baru Indonesia.
Penetapan itu menegaskan posisi PPU sebagai mitra utama dalam pengembangan kawasan penyangga, infrastruktur konektivitas, serta dukungan sosial dan ekonomi.
Dia menambahkan pihaknya telah menyusun master plan yang dilengkapi dengan data dan proyeksi yang jelas.
“Kami mohon agar program-program prioritas kami, mulai pembangunan jalan, penyediaan air bersih, hingga rumah sakit bisa segera mendapatkan dukungan pemerintah pusat,” harapnya.
Menanggapi itu, Rachmat Pambudy mengakui PPU menghadapi tekanan luar biasa dalam perannya sebagai daerah penyangga. Namun dia menekankan bahwa di balik tantangan, terdapat peluang besar.
“PPU tidak boleh menjadi penonton. Justru itu kesempatan untuk menjadi kota modern yang rendah karbon, pusat industri kreatif, dan smart eco-tourism. Tapi semua itu harus dimulai dari master plan yang kuat, terukur, dan realistis,” papar Rachmat.
Dia mendorong agar PPU segera merumuskan kriteria konkret untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional (KSN).
Menurutnya, Bappenas siap mendukung penyusunan master plan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah berbasis kearifan lokal yang kolaboratif antara pusat dan daerah, hingga pembangunan sumber daya manusia (SDM) lokal.
“Kami akan bantu percepatan kolaborasi dengan lintas kementerian dan mitra pembangunan. Maka kami akan bantu mulai dengan penyiapan cetak biru yang implementatif,” tegasnya.
Ketua DPRD PPU Raup Muin turut hadir bersama wakil ketua DPRD, kepala BKAD, dan sekretaris Bapelitbang menyampaikan bahwa PPU telah “berkorban wilayah”.
Setidaknya 10 desa dan satu kelurahan di Kecamatan Sepaku masuk wilayah IKN. Sehingga kini tidak lagi memenuhi syarat administratif sebagai kecamatan.
Selain itu kebijakan bebas pungutan pajak dan insentif fiskal di IKN (berdasarkan Permenkeu Nomor 28 Tahun 2024) menyebabkan hilangnya potensi pendapatan asli daerah (PAD) PPU.
Sebagai wilayah penyangga IKN, PPU menanggung beban fiskal tambahan terutama untuk pembiayaan infrastruktur penghubung dan penunjang IKN seperti jalan, fasilitas transportasi, dan jaringan utilitas dasar.
Pada audiensi tersebut, Deputi Infrastruktur Bappenas Abdul Malik Sadat menyampaikan pertumbuhan ekonomi mulai terasa di PPU. Namun belum sejalan dengan peran strategisnya sebagai daerah penyangga IKN.
Dia menegaskan pentingnya roadmap pembangunan yang sejalan dengan prinsip inklusif dan rendah karbon.
Selain itu perlunya mitigasi dampak lingkungan maupun sosial seperti marginalisasi masyarakat adat dan potensi konflik akibat percepatan pembangunan.
Mudyat berharap dengan audiensi itu pemerintah pusat memberikan perhatian yang setara atas peran strategisnya sebagai pintu masuk IKN.
Perhatian itu melalui dukungan konkret terhadap pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan penguatan kapasitas wilayah sebagai mitra utama IKN.
Rachmat menekankan kepada para jajarannya agar mendukung dan mengawal pembangunan di PPU sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara yang sejalan dengan nilai-nilai pembangunan rendah karbon.
Kemudian membuka ruang agar PPU bisa terlibat dalam pilot project nasional seperti water fund, smart farming, dan city branding eco-wisata. (rd)
Editor : Romdani.