KALTIMPOST.ID, Seleksi calon direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim periode 2025–2030 memasuki tahap akhir. Berdasarkan jadwal yang dirilis, Pemprov Kaltim mulai melakukan wawancara uji kelayakan dan kepatutan terhadap kandidat yang diserahkan panitia seleksi (pansel) kepada gubernur, Rabu (20/8).
Sejumlah pihak mengingatkan agar proses ini tidak hanya sekadar formalitas. Publik menuntut agar seleksi benar-benar menghadirkan figur profesional yang mampu memperkuat kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sekadar melanggengkan kepentingan politik.
Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Prof Darmawati, menilai, proses seleksi kali ini sudah menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga: Pansel Serahkan Nama Calon Direksi BUMD Kaltim, Gubernur Rudy Mas'ud Pilih Sendiri Lewat Interview
Namun, ia mengingatkan masih ada celah besar yang bisa menimbulkan persoalan. “Mekanisme tiga nama terbaik dan keputusan di tangan gubernur itu sudah mendekati tata kelola yang baik. Tapi kelemahannya, dalam mekanisme ini tidak ada publikasi akhir, tidak ada mekanisme check dan balance, misalnya laporan ke publik,” sebutnya. “Jadi untuk benar-benar memenuhi prinsip tata kelola yang baik hendaknya hasil penilaian pansel dan alasan gubernur memilih tersebut diumumkan ke publik,” lanjutnya.
Jika transparansi tidak diperkuat, kata dia, seleksi berisiko sekadar menjadi simbol reformasi. Dampaknya, BUMD justru bisa kembali menjadi beban fiskal daerah, bergantung pada suntikan APBD, dan kehilangan daya saing. “Kalau direksi terpilih tidak punya kapabilitas dan hanya hasil kompromi politik, maka yang terjadi bukan penguatan PAD, tapi pemborosan. Bahkan bisa membuka ruang korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegasnya.
Baca Juga: Pansel Rampungkan Seleksi, 30 Nama Siap Berebut 10 Kursi Direksi BUMD Kaltim
Prof Darmawati menekankan, calon direksi ideal harus memenuhi tiga syarat utama. Yang pertama, bebas dari praktik KKN dan memiliki integritas tinggi. Kedua, berpengalaman dalam manajemen agar mampu menyehatkan dan menguntungkan BUMD. Sedangkan yang ketiga, punya visi membaca potensi ekonomi Kaltim. Mulai dari energi, kehutanan, hingga sektor jasa dan pangan.
“Kalau hanya jadi ajang balas jasa politik, BUMD akan kesulitan berkembang. Padahal, ke depan, kontribusinya terhadap PAD sangat penting untuk menopang pembangunan Kaltim,” katanya.
Seleksi direksi BUMD kali ini disebut-sebut sebagai momentum reformasi tata kelola perusahaan daerah. Namun, publik masih menunggu bukti apakah komitmen itu benar-benar terwujud. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik jadi kunci agar BUMD Kaltim benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi daerah. Jika gagal, seleksi ini tak lebih dari sekadar pergantian nama, sementara permasalahan lama tetap berulang.
“Ke depan, semua pihak harus memastikan bahwa BUMD dikelola oleh orang-orang profesional, bukan hanya orang-orang yang punya kedekatan dengan kekuasaan. Kalau tidak, jangan berharap kontribusi PAD meningkat,” pungkasnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki