KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Para penjual di kantin sekolahan seperti Fairus berharap ada kerja sama makan bergizi gratis (MBG) dengan pihak kantin.
"Dari pada menghamburkan uang untuk membangun dapur umum, sebaiknya dikelolakan atau kerja sama dengan pihak kantin," tuturnya.
Selain itu, timbul kekhawatiran apabila pendapatan yang didapatkan dari berjualan di kantin bisa terpangkas.
Apalagi bila sekolah belum memiliki jumlah siswa yang banyak atau keterbatasan rombel. Yang bisa memberatkan para penjaja kantin mendapatkan penghasilan seperti biasa.
"Kami di kantin menjual nasi dan ayam goreng tanpa pengawet itu Rp 10.000 dan itu dibeli paling di istirahat jam pertama, nah istirahat jam kedua anak-anak itu kan bukan beli makanan berat, ini malah bikin kami jadi kehilangan pendapatan di situ," keluhnya.
Dia berharap selain bisa bekerja sama dengan pihak kantin, pemerintah bisa melakukan audiensi dengan para pengelola kantin dan mengajarkan keterampilan atau pelatihan sehingga bisa menyajikan makanan bergizi yang dimaksud tersebut.
"Lebih baiknya bila kami yang dilatih, supaya bisa menyajikan MBG dan distribusi dari kantin bukan dari pihak katering. Ini nanti malah kami yang bersaing dengan pihak katering jadinya," timpalnya.
MBG sudah mulai dilaksanakan di Balikpapan sejak Februari 2025, menyasar siswa di tujuh sekolah awal dan akan diperluas secara bertahap ke sekolah-sekolah lain di seluruh kota. Program ini dibiayai sepenuhnya oleh dana Badan Gizi Nasional (BGN) dan tidak menggunakan APBD.
Pemkot Balikpapan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini melakukan koordinasi penentuan lokasi dapur MBG. Balikpapan menyiapkan tiga lokasi awal pembangunan dapur MBG tersebut.
Tiga titik awal yang dipersiapkan berada di Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Selatan. Setiap titik menyiapkan lahan seluas 800 hingga 1.000 meter persegi. Selain itu, dapur MBG akan berfungsi sebagai pusat produksi makanan bergizi yang kemudian didistribusikan ke penerima manfaat.
Menurut Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, terdapat dua opsi dalam pembangunan dapur MBG. Pertama, melalui pendanaan pemerintah. Kedua, bekerja sama dengan pihak swasta maupun yayasan yang telah mendaftar sebagai mitra.
"Dapur MBG nantinya akan menjadi pusat produksi, sementara distribusi bisa melalui katering. Kebersihan dan higienitas tetap menjadi standar utama," jelasnya. Setiap dapur MBG ditargetkan mampu melayani wilayah dengan radius enam kilometer dari lokasi berdiri.
Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai target, pengawasan dilakukan oleh perwakilan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di Balikpapan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo