KALTIMPOST.ID, Isu rencana aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/8), mencuat di publik. Aksi ini disebut bakal menyoroti tunjangan DPR yang dinilai terlalu besar dan tidak sebanding dengan kondisi rakyat.
Seruan aksi beredar luas di media sosial sejak akhir pekan. Salah satunya melalui akun @gejayanmemanggil yang dikenal aktif mengawal isu mahasiswa.
Dalam unggahannya, akun tersebut menulis ajakan hadir ke Senayan dengan pakaian serba hitam. “Lawan kebijakan elitis, rakyat makin terpinggirkan,” tulis akun itu.
Meski demikian, kepastian siapa penggagas aksi belum jelas. Beberapa organisasi mahasiswa besar menegaskan tidak ikut menginisiasi demo 25 Agustus.
BEM SI Kerakyatan misalnya, mengaku sudah lebih dulu menggelar aksi pada 21 Agustus. Begitu pula aliansi buruh KSPI menegaskan tidak terlibat dalam seruan tersebut.
Di sisi lain, DPR menanggapi isu ini dengan santai. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji anggota dewan.
Menurutnya, yang terjadi hanyalah perubahan fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. “Itu bukan kenaikan gaji, melainkan penggantian fasilitas,” ujarnya.
Pemerintah juga menekankan masyarakat tetap boleh menyampaikan aspirasi, namun harus sesuai aturan hukum.
Aparat kepolisian pun sudah menyiapkan pengamanan ekstra dengan ribuan personel, pagar beton, dan besi berlumur oli untuk mengantisipasi kericuhan.
Hingga Senin pagi, kondisi Senayan masih terpantau kondusif.
Isu tunjangan DPR ini memantik kritik publik yang mengaitkan dengan sejarah hubungan tegang antara rakyat dan parlemen.
Baca Juga: Heboh! Foto Bareng Bupati Sudewo, Pentolan Demo Pati Husein Batal Gelar Aksi 25 Agustus
Banyak warganet menyinggung kembali dekrit Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 23 Juli 2001, yang sempat menyatakan pembubaran DPR/MPR.
Saat itu, Gus Dur menilai parlemen tidak lagi mewakili kepentingan rakyat. Meski kemudian dekrit itu tidak berlaku karena ditolak MPR, peristiwa tersebut tetap dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi elite politik.
Kini, ketika isu tunjangan DPR kembali mencuat, sebagian masyarakat menilai semangat kritik Gus Dur masih relevan.
“Kalau dulu Gus Dur berani melawan parlemen, sekarang rakyat juga harus berani bersuara,” tulis seorang warganet di media sosial. (*)
Editor : Almasrifah