Dua program strategis itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (25/8).
Rakor yang dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Thohir mengingatkan, kunci keberhasilan ada pada sinergi. Pemerintah pusat dan daerah harus bergerak beriringan mengawal ketersediaan sekaligus keterjangkauan pangan.
“Daerah tidak boleh lengah. Komoditas penyumbang inflasi seperti beras, cabai, dan bawang harus terus dipantau,” tegas Tomsi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan, dinamika harga pangan pada minggu ketiga Agustus 2025 masih fluktuatif.
“Empat belas provinsi tercatat mengalami kenaikan harga, 23 provinsi justru turun, sementara satu provinsi relatif stabil. Komoditas paling berpengaruh tetap cabai merah, bawang merah, dan beras,” jelasnya.
Khusus Kaltim, daerah yang menonjol dalam catatan BPS adalah Kabupaten Mahakam Ulu. Harga beras, minyak goreng, dan gula pasir menjadi pemicu utama kenaikan. Meski begitu, dari sisi ketersediaan pangan, stok dipastikan aman.
Perwakilan Perum Bulog, Rini Andrida, menegaskan cadangan beras nasional masih terkendali. Hingga Agustus, realisasi pengadaan gabah sudah menembus 3,9 juta ton atau setara 2,8 juta ton beras.
“Untuk stabilisasi harga (SPHP), penyaluran berjalan rutin rata-rata 3 ribu sampai 5 ribu ton per hari,” ungkapnya.
Selain inflasi, rakor juga membahas percepatan program nasional 3 juta rumah. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Imran, menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah.
“Pemda wajib hadir, mulai dari penyediaan lahan, percepatan perizinan, hingga pembebasan BPHTB. Ini komitmen bersama agar rumah layak dan terjangkau benar-benar bisa dinikmati masyarakat,” katanya.
Pemprov Kaltim melalui perwakilannya menyatakan siap menjalankan arahan tersebut. Bagi daerah kaya sumber daya seperti Kaltim, menjaga harga pangan tetap stabil sembari mendorong pembangunan rumah rakyat menjadi bukti nyata hadirnya negara.
Rakor ini sekaligus menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada sisi ekonomi, tapi juga kesejahteraan sosial. Stabilitas harga kebutuhan pokok di satu sisi menjaga daya beli, sementara program rumah rakyat memberi kepastian hunian layak bagi masyarakat menengah ke bawah.
Kepala Diskominfo Kaltim HM Faisal menambahkan, dua komitmen ini akan terus diintegrasikan. “Harga yang terjangkau dan rumah yang bisa dimiliki adalah dua kebutuhan dasar. Pemerintah hadir untuk menjawab keduanya,” ucapnya.
Dengan begitu, Pemprov Kaltim optimistis mampu mengawal program nasional sekaligus meredam keresahan publik. Inflasi terkendali, pangan tersedia, dan harapan memiliki rumah layak semakin dekat.
Editor : Uways Alqadrie