KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Tragedi mewarnai aksi demonstrasi di Jakarta, Kamis (29/8) malam. Seorang pengemudi ojek online (ojol) dilaporkan tewas setelah terlindas kendaraan taktis milik Brimob.
Insiden itu langsung memicu gelombang kecaman. Salah satunya datang dari pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar. Dia menilai peristiwa tersebut mencerminkan hilangnya sensitivitas negara dan DPR RI terhadap penderitaan rakyat.
“Kita saja kalau berkendara berusaha menghindari kucing atau ayam di jalan. Ini manusia malah ditabrak. Kendaraan Brimob itu sudah dirancang tahan lemparan batu, bahkan peluru. Jadi tidak ada alasan sampai melindas orang,” tegasnya saat dihubungi, Jumat (30/8).
Menurut Saipul, demonstrasi yang digelar mahasiswa, buruh, hingga ojol dalam beberapa hari terakhir bukan tanpa sebab. Aksi itu merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap kondisi ekonomi yang makin sulit, kenaikan paja, serta pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pusat ke daerah.
Namun, aspirasi rakyat justru dijawab dengan tindakan represif. "Pada dasarnya rakyat ingin suaranya didengar. Tapi DPR ini seolah lebih berpihak pada pemerintah. Padahal kan mereka digaji dari uang rakyat,” sambungnya.
Saiful menilai, DPR gagal menjalankan fungsi pengawasan. Konstitusi menempatkan DPR sebagai representasi rakyat, tetapi dalam praktiknya lebih loyal pada partai dan kepentingan elite.
“Kedaulatan rakyat hanya ada di bilik suara. Setelah pemilu, kedaulatan itu hilang. Anggota DPR lebih bertanggung jawab pada partai, bukan rakyat yang memilihnya,” imbuhnya.
Dia menambahkan, fenomena itu makin nyata dalam beberapa tahun terakhir. DPR dinilai gagal menunjukkan sense of crisis di tengah naiknya harga, bertambahnya pengangguran, hingga beban pajak yang mencekik.
“Seharusnya DPR hadir ketika rakyat susah. Faktanya, mereka malah membuat kebijakan yang makin memberatkan,” cetusnya.
Karena itu, Saipul mengusulkan, agar anggota DPR yang tidak menjalankan mandat konstitusi dibekukan. “Bukan lembaganya yang dibubarkan, tapi orang-orangnya yang diganti lewat pemilu ulang,” jelasnya.
Disinggung soal insiden ojol tewas tertabrak, Saiful menegaskan aparat yang terlibat wajib diberi sanksi tegas. “Tidak bisa hanya berhenti di pelaku lapangan. Komandan juga harus bertanggung jawab. Kalau tidak, ini preseden buruk,” kata Saipul.
Pasalnya, lanjut dia, tindakan aparat tersebut di luar nalar kemanusiaan. “Alasan panik tidak masuk akal. Kendaraan itu punya sistem keamanan lengkap. Publik wajar marah karena ini seperti kesengajaan,” ujarnya.
Meski menganggap aksi protes kali ini belum sebesar 1998, Saipul memperingatkan pemerintah agar tidak menganggap enteng. “Ini sudah tanda krisis kepercayaan. Kalau dibiarkan, gelombang protes bisa melebar dan mengancam stabilitas politik,” katanya.
“Rakyat sudah tidak percaya. Bahkan pidato presiden dianggap hanya memutarbalikkan fakta. Kalau tidak ada langkah nyata, keadaan akan semakin memburuk,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo