KALTIMPOST.ID, SAMARINDA — Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam memadati area depan Gedung DPRD Kaltim, Senin (1/9) siang. Selain menyuarakan kritik atas tunjangan mewah DPR, massa juga membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan persoalan di daerah.
Humas Aliansi Mahakam Syafrudin menyatakan, isu tunjangan DPR tetap menjadi sorotan utama dalam aksi ini. “Kita melihat pernyataan presiden soal tunjangan mewah DPR, belum memberikan penjelasan secara spesifik. Kami akan terus mendorong agar persoalan itu dibahas. Khusus di DPRD Kaltim, kami menyoroti isu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta kejahatan ekologis,” ujarnya.
Baca Juga: 23 Ambulans dan 92 Tenaga Medis Siaga di Aksi Aliansi Mahakam di DPRD Kaltim
Dia menegaskan, Provinsi Kaltim yang kaya akan sumber daya alam, seperti batu bara dan minyak, tidak memberi manfaat yang memadai bagi masyarakat setempat. “Hasil sumber daya alam tidak kembali ke rakyat. Karena itu, kami akan terus menggaungkan masalah ini,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, keresahan buruh, tani, dan mahasiswa juga menjadi dasar aksi tersebut. "Aliansi Mahakam menyampaikan 11 tuntutan kepada DPRD Kaltim agar dapat diperhatikan dan diteruskan ke pemerintah pusat, termasuk terkait isu ekologis dan pemberantasan KKN di Kaltim," pungkasnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki