KALTIMPOST.ID, Isu soal sekolah-sekolah di Kaltim diwajibkan membeli buku biografi Ketua DPRD Kaltim ramai di dunia maya. Namun, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin menepis kabar itu.
Menurutnya, tak ada aturan yang mewajibkan sekolah atau perguruan tinggi membeli buku yang tak berkelindan dengan kurikulum pembelajaran. “Saya sendiri dosen, tidak pernah mewajibkan mahasiswa membeli buku. Paling hanya referensinya. Selebihnya bebas memilih, bisa cari sendiri, versi digital atau di perpustakaan,” jelas Armin saat dikonfirmasi, Kamis 4 September 2025.
Kisruh ini berawal dari cerita sejumlah sekolah yang didatangi pihak percetakan. Mereka ditawari buku biografi Hasanuddin dengan harga Rp3 juta. Bahkan, muncul dugaan dana BOSDA atau BOSNAS akan diarahkan untuk menutup biaya pembelian.
Padahal, secara logika, buku biografi seorang politisi jelas tidak ada kaitan dengan kurikulum belajar. Karena itu Armin kembali menegaskan: tugas pemerintah dan sekolah adalah menyediakan buku pelajaran yang relevan. “Seragam dan makan saja sudah digratiskan Pemprov. Buku juga mestinya gratis. Jangan sampai ada kesan dipaksa membeli,” ujarnya.
Armin bahkan khawatir ada arahan terselubung yang menekan sekolah agar membeli buku tersebut. Menurutnya, relevansi buku Ketua DPRD dalam konteks pendidikan patut dipertanyakan. “Tidak ada ide brilian atau solusi pendidikan di buku itu. Kalau memang ingin berbagi karya, lebih baik sumbangkan saja ke perpustakaan sekolah,” pungkasnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki