KALTIMPOST.ID, Bayang-bayang pemangkasan anggaran menghantui APBD Kaltim 2026. Namun Gratispol, program unggulan duet Rudy Mas`ud-Seno Aji dipastikan tak akan terganggu ketika efesiensi benar-benar terjadi.
“Masuk program prioritas. Sesuai arahan Pak Gubernur,” ungkap Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Provinsi Kaltim, Dasmiah, beberapa waktu lalu. Gratispol pendidikan tinggi yang menjamin pembayaran uang kuliah tunggal juga sudah teranggarkan dan tak terganggu dengan pemangkasan anggaran.
Koordinasi pemerintah dengan perguruan tinggi negeri/swasta (PTN/PTS) juga sudah beres, beserta mitigasi menghadapi kondisi tersebut. Senada, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim, dr Jaya Mualimin, juga memastikan Gratispol kesehatan yang menanggung premi para peserta BPJS Kesehatan tak terganggu dengan kabar itu.
Dalam rapat bersama badan anggaran DPRD Kaltim 4 September lalu, gratispol kesehatan turut dibahas bersama penguatan rumah sakit daerah dan pembangunan sarana prasarana kesehatan. “Aman-aman saja. Tak terganggu,” tegasnya.
Diskes dan BPJS Kesehatan sudah menggulirkan program itu akhir Februari 2025. Ditujukan ke warga Kaltim, bahkan bagi yang belum punya atau jaminannya sudah tak aktif lagi. Prosedur untuk mendapatkan program ini mudah. Cukup ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang tertera dalam jaminan dan nanti FKTP itu yang akan mengajukan ke Diskes.
Saat ini, sambung Jaya, ada 705 faskes se-Kaltim yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari rumah sakit, klinik, hingga puskesmas. Di tengah bayang-bayang pemangkasan, dia menyebut Gratispol Kesehatan ini bisa menambal celah dari program pusat.
Penerima bantuan iuran (PBI) dari pusat bisa saja terputus karena efesiensi, dan program inilah yang siap mengakomodasi para warga di Kaltim yang masuk kategori PBI. “Gratispol yang menampung, jadi masyarakat tetap punya jaminan kesehatan,” tukasnya mengakhiri. (*)
Editor : Muhammad Rizki