KALTIMPOST.ID, APBD Kaltim 2026 sudah beres dirancang, angka Rp21,3 triliun sudah disepakati pemprov dan DPRD dalam rapat paripurna yang digelar, Senin, 8 September 2025 di Samarinda. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menerangkan pemangkasan memang masih menghantui tapi selama belum ada keputusan resmi, eksekutif dan legislatif tetap berpijak dengan nominal tersebut.
"Saat ini kan belum ada (keputusan resmi soal pemangkasan). Jadi pakai angka yang sudah disusun TAPD, yang sudah dikaji banggar," tegasnya. Terkait pemangkasan, daerah pastinya dibuat gamang dan tak bisa menyoal lantaran hal itu sudah ketentuan dari pusat. "Semua daerah mengalami, bukan hanya kita," katanya melanjutkan.
Dewan, sebut dia, sudah mengusulkan ke Pemprov Kaltim untuk melobi agar Dana Bagi Hasil (DBH) yang dipangkas pusat tak sebesar yang jadi dikabarkan, berkisar 50-75 persen. "Saya pribadi ada menyarankan skema tertentu soal keuangan daerah itu ke pemerintah," sebutnya.
Baca Juga: Kaltim Kunci APBD 2026 Rp 21,3 Triliun, Program Prioritas Dijamin Aman
Skenario yang diusulkannya berkelindan soal hubungan keuangan pusat dan daerah. DBH Kaltim yang selama ini bersumber dari beberapa sektor. Seperti DBH batubara, minyak bumi, gas, sampai sawit kerap tertahan di pusat.
Saat ini, sebut Politikus Golkar ini, seluruh devisa dari sejumlah sektor sumber daya alam itu selalu meluncur ke pusat dulu. Setelah terkumpul baru didistribusikan kembali ke daerah.
"Kenapa tak diubah. Misal DBH kita lima persen dari total DBH itu. Langsung saja diterima daerah. Enggak perlu singgah dulu ke pusat," katanya.
Saat ini, dirasa Hasan, begitu dia disapa, skema yang ada bikin bingung daerah. Anggaran yang jadi hak daerah mengendap menunggu keputusan resmi pusat, barulah disalurkan. "Kalau tiba-tiba ada pemangkasan begini, daerah mau ngoning apa," tukasnya mengakhiri. (*)
Editor : Muhammad Rizki