KALTIMPOST.ID, Sudah sembilan bulan, kasus dugaan pemalsuan tanda tangan bupati dalam SK penetapan tarif air Perumda Batiwakkal mengendap di meja penyidik Polres Berau. Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) menyebut hal ini sebagai bukti betapa rapuhnya transparansi hukum.
“Tidak masuk akal perkara ini menggantung sembilan bulan lamanya,” ungkap Oki ketika berunjuk rasa di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (11/9/2025). Menurutnya kasus ini mengarah pada tindak pidana administrasi yang tak seharusnya ditangani berlarut-larut seperti itu. “Ini sudah kelewat lama,” sambungnya.
Lewat aksi itu, KPMKB meminta Gubernur berkoordinasi dengan Polda Kaltim agar mengevaluasi kinerja Kapolres Berau. Lalu menelurusi kemungkinan konflik kepentingan atau tekanan politik. Serta membuka perkembangan penyidikan ke publik.
Tak sampai disitu, mereka juga sudah mengirim aduan resmi ke Kapolri, Kapolda, lembaga eksekutif dan legislatif daerah. KPMKB menenggat 7x24 jam. Jika tak ada hasil mereka akan kembali datang menagih.
Menemui perwakilan massa aksi, Kabag Pemerintahan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setprov Kaltim, Imanudin, mengatakan aspirasi resmi mahasiswa Berau ini akan segera diteruskannya ke Gubernur Rudy Mas`ud. “Kami akan segera susun laporan dan sampaikan ke gubernur. Tinggal menunggu bagaimana arahan beliau,” katanya singkat. (*)
Editor : Muhammad Rizki