KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Besaran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih menunggu kepastian. Hingga kini belum ada putusan final soal masalah tersebut.
Seperti diketahui, sebelumnya ada rencana pemangkasan DBH sekitar 50-75 persen. Jika benar-benar terjadi maka akan menyulitkan pemerintah daerah. Terlebih yang selama ini mengandalkan bantuan tersebut.
“Besok Kamis (18/9) akan dilakukan sinkronisasi antara menteri keuangan dan Banggar DPR RI di Senayan,” kata Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud kepada awak media di BSCC Dome, Rabu (17/9).
Dia mengakui, Kaltim memang memiliki ketergantungan besar pada DBH. Menurutnya ini wajar, DBH sendiri merupakan hak atau milik pemerintah daerah.
Baik Pemprov Kaltim maupun 10 kabupaten/kota yang ada di Bumi Etam. “Hari ini sepengetahuan kami pemangkasan anggaran masih di angka 75 persen,” tuturnya. Artinya belum ada perubahan.
Jika Kaltim seharusnya menerima DBH Rp 6 triliun, maka dengan pemotongan kemungkinan yang tersisa Rp 1,4 triliun. Namun dia tentu tetap berharap, pemangkasan tidak benar-benar sampai terjadi.
“Semoga ada perubahan, bukan pemotongan tetapi justru penambahan untuk mendukung program prioritas,” tuturnya. Senada dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang berharap tak ada pemotongan DBH.
“Sektor pendidikan dan kesehatan jangan sampai terkena imbas dari potongan DBH,” harapnya. Mengingat ini program yang langsung tertuju ke masyarakat.
“Bagaimana bantuan iuran BPJS gratis dan pendidikan gratis selama ini sudah berjalan di Balikpapan,” tuturnya. Menurutnya semua pihak kini masih menunggu hasil. Harapannya mendapat keputusan terbaik. (*)
Editor : Ismet Rifani