Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Edy Suharto, mengatakan fokus pengawasan ada pada sektor pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan.
“Evaluasi dilakukan agar perencanaan dan penganggaran berjalan efektif dan efisien,” kata Edy saat menjadi pembicara di Samarinda, Jumat (19/9).
Ia mencontohkan penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Misalnya, kegiatan pembangunan jalan, tapi dana lebih banyak dipakai untuk biaya rapat, perjalanan dinas, atau konsumsi.
BPKP, lanjut Edy, memberikan rekomendasi perbaikan kepada kepala daerah. Bentuknya bisa revisi indikator kegiatan, penyesuaian anggaran, hingga pengalihan pos dana agar lebih tepat sasaran.
Dalam pembangunan jalan provinsi, peran inspektorat daerah juga diminta aktif. “Pengawasan bisa dilakukan langsung di lapangan. Tidak ada batasan,” tegasnya.
Menurut Edy, aparat pengawasan internal pemerintah harus memperkuat tata kelola dan pengendalian risiko. Dengan begitu, sasaran program prioritas nasional maupun daerah bisa tercapai.
“APBD untuk infrastruktur, terutama jalan, porsinya besar. Karena itu harus dikelola dengan baik agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Uways Alqadrie