KALTIMPOST.ID, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim mengingatkan pemerintah daerah agar lebih ketat mengawasi perencanaan dan penganggaran. Hal itu ditujukan agar setiap program, terutama prioritas nasional bisa berjalan efektif dan efesien.
Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Edy Suharto, menyebut sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, penurunan tengkes atau stunting, hingga pengentasan pendidikan jadi sektor yang fokus diawasi lembaganya. "Kami melakukan evaluasi untuk memastikan perencanaan dan penganggaran itu nantinya bisa efektif dan efisien," ujar Edy ketika menjadi pembicara terkait mutu jalan investasi jangka panjang pada Jumat, 19 September 2025.
Edy menyinggung praktik yang kerap bikin anggaran melenceng. Misalnya, anggaran perencanaan pembangunan jalan tapi lebih banyak digunakan untuk biaya rapat, perjalanan dinas, hingga konsumsi.
Dari hasil evaluasi, BPKP memberi catatan pembenahan ke pimpinan daerah, berupa revisi indikator kegiatan, penyesuaian anggaran, sampai penggeseran ke rekening yang lebih tepat dan efesien. Dia juga menambahkan, BPKP juga mendorong Inspektorat Wilayah Kaltim bisa lebih aktif mengawasi. Dari proses pembangunan berjalan, sampai rampungnya pekerjaan.
“Dalam pengawasan ada probity audit atau audit kejujuran. Inspektorat dapat melakukan pengawasan langsung di lapangan saat pelaksanaan pembangunan, dan itu tidak dibatasi,” tegasnya.
Peran aparat pengawasan intern pemerintah sangat vital dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, hingga kontrol internal sehingga daerah bisa aktif menjamin capaian sasaran program prioritasnya sendiri serta program unggulan presiden.
Apalagi dalam pembangunan infrastruktur yang menyedot anggaran cukup besar, harus bisa dikelola dengan baik. “Kalau tata kelola ditaati, tujuan pembangunan akan tercapai dan berdampak ke berbagai sektor,” katanya mengakhiri. (*)
Editor : Muhammad Rizki