KALTIMPOST.ID-Dalam ruang rapat yang dingin oleh embusan pendingin udara, para pejabat Pemprov dan DPRD Kaltim pekan lalu kembali menunduk menekuni angka-angka.
Mereka menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
Angka besar tercatat Rp 21,74 triliun. Dari jumlah itu, Rp 9,27 triliun datang dari transfer ke daerah (TKD). Separuh lebih napas fiskal Kaltim, digantungkan pada kebijakan pusat.
Namun, sebuah kabar berembus kencang. TKD berpotensi dipangkas hingga 50 persen. Angka Rp 4 triliun yang tersisa jika benar-benar terjadi pemangkasan, menjadi bayangan panjang yang menggelayuti meja rapat dan pikiran para pengambil kebijakan.
Aji Sofyan Effendi, pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul) menatap persoalan ini dengan kalkulasi dingin.
Ia memetakan dampak sistemik yang bakal mengguncang sendi keuangan daerah. “Jika pemangkasan terjadi, maka gaji, tunjangan, hingga honorarium aparatur sipil negara bisa terlambat dibayarkan,” ujarnya.
Tidak hanya itu. Tunjangan kinerja ASN bisa dipangkas, memukul motivasi kerja birokrasi. Defisit fiskal pun bisa menjadi risiko nyata, karena pegawai harus tetap digaji penuh, sementara pos lain ditekan habis-habisan.
Belanja barang dan jasa, lanjut Aji, akan menjadi korban berikutnya. Rapat-rapat, perjalanan dinas, hingga keperluan alat tulis kantor, akan direm.
Efek domino pun terjadi. Sektor swasta, UMKM, penyedia jasa, hingga pedagang kecil akan merasakan daya beli yang menurun. “Ujungnya, ekonomi lokal kehilangan denyut,” bebernya.
Hibah sosial dan pendidikan, yang biasanya menyentuh ormas, lembaga keagamaan, hingga kelompok masyarakat, juga terancam ditebas. Resistensi politik dan sosial, menurut Aji, bisa muncul dari kekecewaan penerima hibah.
Yang lebih gawat, bantuan sosial (bansos) untuk kelompok miskin, lansia, dan penyandang disabilitas bisa ikut terkoyak.
“Jika bansos menurun, angka kemiskinan bisa naik. Ketimpangan sosial melebar,” tambah ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Samarinda itu.
Belanja modal dan infrastruktur pun tak lepas dari bahaya. Jalan, jembatan, sekolah, hingga rumah sakit yang sudah dijanjikan, bisa ditunda.
Hilang pula multiplier effect yang biasanya membuka lapangan kerja dan menghidupi kontraktor lokal. “Pertumbuhan ekonomi Kaltim bisa merosot 0,6 hingga 0,8 persen,” katanya.
Dalam belanja tidak terduga, ruang fiskal untuk penanganan bencana semakin sempit. Bila banjir besar atau kebakaran hutan datang, pemerintah bisa kelimpungan mencari dana talangan. Bahkan untuk transfer ke kabupaten/kota, rata-rata Rp 335 miliar bisa hilang dari setiap daerah.
Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan, dan Samarinda yang selama ini mengandalkan transfer untuk infrastruktur bisa tersendat.
Sementara kabupaten kecil seperti Mahakam Ulu, Paser, dan Penajam Paser Utara, yang hampir sepenuhnya bergantung pada dana pusat, bisa mengalami defisit berat. Program pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar berisiko tertunda.
Aji mengingatkan, Kaltim dan 10 kabupaten/kotanya tak bisa hanya mengeluh. Mereka harus mendorong agar transfer pusat tidak menjadi tsunami fiskal yang menghancurkan fondasi pembangunan.
“Solusi jangka pendeknya, gunakan bantuan keuangan yang ada sekarang untuk biaya transformasi ekonomi,” tegasnya. (rd)
Editor : Romdani.