Aspirasi itu mengemuka dalam panel dialog bertajuk “Menyikapi Kebijakan Efisiensi Transfer Keuangan Daerah dan Transformasi Ekonomi Kaltim” di Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 22 September 2025.
Ketua Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB), Edy Sofyan, mengingatkan bahwa pemangkasan dana transfer berpotensi menghambat pembangunan. “Kita harus mencari terobosan agar pembangunan berkelanjutan tidak tersendat,” ujarnya.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud (Harum) menegaskan, pemerintah daerah tidak menolak kebijakan nasional.
Namun, ia mengingatkan agar pemotongan TKD tidak sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
"Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tak boleh dikorbankan. Aspirasi ini akan kami bawa ke pemerintah pusat," kata Harum.
Ia menekankan, kontribusi Kaltim terhadap penerimaan negara, terutama dari sektor sumber daya alam, seharusnya menjadi pertimbangan. “Wajar bila Kaltim mendapat perhatian khusus,” ujarnya.
Wakil Gubernur Seno Aji menambahkan, daerahnya menyumbangkan hampir Rp 1.000 triliun ke Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional. Oleh karena itu, ia menilai pemotongan TKD tidak bisa diterapkan secara seragam. “Kalau pun ada pengurangan, seharusnya di bawah 20 persen,” katanya.
Sejumlah tokoh hadir dalam forum ini, di antaranya mantan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Rektor UNU Kaltim Farid Wadjdy, Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri, anggota DPR RI Syafruddin, serta Senator DPD RI Andi Sofyan Hasdam.
Baca Juga: Istri Brigadir Esco, Briptu Rizka Sintiyani Akhirnya Ditahan! Keluarga Bongkar Kejanggalan
Selain isu TKD, forum juga menyampaikan tantangan pengentasan kemiskinan, kemiskinan terbuka, dan stunting.
Di akhir diskusi, seluruh peserta sepakat untuk memperjuangkan revisi kebijakan tersebut melalui jalur resmi Kementerian Keuangan maupun parlemen.
Editor : Uways Alqadrie