KALTIMPOST.ID-Kapolri kembali merombak jajaran perwira tinggi. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2192/IX/KEP/2025 tertanggal 24 September 2025, jabatan Kapolda Sulsel resmi berganti.
Irjen Pol Rusdi Hartono yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulsel kini mendapat tugas baru sebagai Perwira Tinggi Bareskrim Polri. Posisinya digantikan oleh Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro.
Rotasi ini diharapkan membawa semangat baru dalam menjaga kamtibmas di Sulawesi Selatan.
Baca Juga: IKN Upayakan Sinergi Tani-Nelayan dan Pemerintah Guna Memperkuat Ketahanan Pangan di Nusantara
Profil Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro
Pria kelahiran Magelang, 31 Mei 1969 itu merupakan lulusan Akpol 1991. Namanya dikenal sebagai perwira dengan latar belakang reserse kuat.
Rekam jejak Djuhandhani terbilang panjang di tubuh Polri.
Berbagai posisi penting di Korps Bhayangkara pernah ia jalani.
Ia pernah menduduki jabatan Kasubdit IV/Poldok Dittipidum Bareskrim Polri.
Pada 2019, Djuhandhani dipercaya menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim.
Setahun berselang, ia ditunjuk sebagai Dirreskrimum Polda Bali.
Tak lama kemudian, ia kembali dimutasi dengan posisi serupa di Polda Jawa Tengah.
Baca Juga: Kasus Keracunan MBG Berulang, FABEM Desak Pemerintah Evaluasi Menyeluruh!
Pada 2022, Djuhandhani meraih kenaikan pangkat dari Kombes menjadi Brigjen sekaligus dipercaya memimpin Dirtipidum Bareskrim Polri.
Pada 2022, Djuhandhani yang menjabat Dirtipidum Bareskrim Polri sempat menangani kasus kepemilikan senjata api ilegal milik pengusaha Dito Mahendra.
Salah satu keputusannya yang sempat mencuri perhatian publik adalah penghentian penyelidikan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.
Keputusan tersebut diambil setelah Bareskrim Polri merampungkan uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa dokumen tersebut sama dengan ijazah milik rekan seangkatannya, sehingga tidak ditemukan indikasi tindak pidana.
“Sudah dilakukan gelar perkara untuk kepastian hukum, hasilnya tidak ada unsur pidana,” ujar Djuhandhani dalam konferensi pers di Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2025).
Putusan Bareskrim ini langsung menuai respons, salah satunya dari pakar telematika Roy Suryo dan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah.
Dengan pengalaman panjang di bidang reserse, Djuhandhani diyakini bakal menghadirkan gaya kepemimpinan berbeda di Polda Sulsel.(*)
Editor : Thomas Priyandoko