KALTIMPOST.ID, Perkumpulan Tambang dan Industri Silika Indonesia (Pertamisi) Kaltim juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai kurang melibatkan pelaku usaha dalam penyusunan regulasi strategis.
Misalnya saat pembahasan Harga Patokan Mineral (HPM) dan rancangan Perda Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Baca Juga: Silika, Harta Karun Baru dari Perut Kaltim: Kualitasnya Terbaik di Indonesia
“Padahal kami yang merasakan langsung dampak kebijakan. Jika penetapan HPM tidak tepat, pelaku usaha bisa rugi dan iklim investasi terganggu. Selain berpengaruh pada pendapatan daerah, ini menyangkut daya saing produk pasir silika Kaltim,” kata Ketua DPW Pertamisi Kaltim, Tandi Soenarto.
Meski dihadapkan pada beragam kendala, Tandi tetap optimistis Kaltim bisa menjadi pusat industri silika nasional. Ia menyebut ada tujuh keunggulan komparatif yang dimiliki daerah ini.
Baca Juga: Silika, Harta Karun Baru dari Perut Kaltim: Tersandera Perizinan
“Kombinasi keunggulan ini harusnya menjadi daya tarik besar bagi investor,” ujar Tandi. Pasir silika dipandang sebagai komoditas unggulan baru Kaltim setelah batu bara dan kelapa sawit. Namun, keberhasilan menggali potensi ini sangat bergantung pada terobosan kebijakan pemerintah.
“Masa depan pasir silika Kaltim ditentukan keberanian pemerintah menciptakan iklim investasi yang ramah. Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan sektor tambang dan industri silika di daerah,” jelasnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki