KALTIMPOST.ID, Perusahaan Microsoft dilaporkan telah membatasi akses sebagian layanan cloud computing dan kecerdasan buatan (AI) kepada unit militer Israel.
Kebijakan ini diambil setelah adanya temuan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip dan kebijakan perusahaan.
Unit militer yang terdampak merupakan bagian dari struktur intelijen Israel yang dikenal luas beroperasi dalam pengumpulan data berskala besar.
Dalam beberapa bulan terakhir, muncul kekhawatiran bahwa layanan cloud Microsoft digunakan untuk menyimpan dan menganalisis komunikasi pribadi dari warga sipil di wilayah konflik, termasuk di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Sebagai respons, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu langsung mengambil tindakan tegas dengan memutus sebagian akses terhadap layanan cloud mereka yang digunakan dalam kegiatan tersebut.
Baca Juga: Tiga Maskot Piala Dunia 2026, Simbol Keberagaman Budaya Tuan Rumah
Layanan berbasis penyimpanan data dan sistem AI yang sebelumnya terintegrasi untuk analisis juga dikabarkan dinonaktifkan.
Langkah ini menandai posisi Microsoft yang berupaya lebih konsisten menjaga etika penggunaan teknologinya, khususnya dalam konteks konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Meskipun begitu, perusahaan belum memutus seluruh bentuk kerja sama dengan entitas pertahanan Israel, melainkan hanya membatasi penggunaan layanan yang secara spesifik terhubung dengan aktivitas sensitif.
Sejumlah pengamat menyebut kebijakan ini sebagai respons penting dalam menjaga tanggung jawab perusahaan teknologi terhadap potensi penyalahgunaan sistem digital, terlebih di wilayah konflik.
Baca Juga: Menuju Akhir Bulan, Saatnya Evaluasi dan Refleksi Diri Pakai Cara ini
Hal ini juga membuka kembali perbincangan global mengenai pentingnya transparansi dan batas etika dalam pengembangan serta penggunaan AI.
Pihak menekankan bahwa teknologi canggih seperti AI harus dikendalikan dengan ketat agar tidak disalahgunakan, terutama dalam konteks keamanan dan militer, agar hak asasi manusia tetap terlindungi dan konflik tidak semakin memburuk.
Diskusi ini mendorong perusahaan teknologi dan pemerintah untuk bekerja sama menetapkan regulasi yang jelas agar memastikan AI digunakan secara bertanggung jawab dan manusiawi. ***
Editor : Dwi Puspitarini