KALTIMPOST.ID-Peran dan keterlibatan daerah di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa diwujudkan dengan bentuk pemerintahan.
Hal itu yang terus didorong Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat (MRKB). Yang sejak awal ikut mendukung sambil mengawasi proses pemindahan IKN ke Kaltim.
“Persoalan soal keterlibatan daerah akan terus ada jika IKN masih ditangani dan dipimpin Otorita. Sementara dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, UU IKN merujuk pada Pasal 18 dan 19 UUD 1945 tentang daerah,” ucap Ketua MRKB Mohammad Djailani.
Agar keterlibatan daerah bisa maksimal, pihaknya terus menyuarakan IKN merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah.
Artinya, penyelenggara pemerintahan di IKN dipimpin oleh gubernur didampingi DPRD. “Kita kembali ke khittah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang merujuk pada UUD dan UU tersebut,” ungkapnya.
Djailani mengungkapkan, secara umum masih ada kegundahan dari publik termasuk di Kaltim soal keberlanjutan IKN.
Meski dalam berbagai kesempatan pemerintah pusat khususnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen melanjutkan pemindahan IKN.
Namun di sisi lain tidak tercermin dari sisi penganggaran, pembangunan infrastruktur hingga realisasi pemindahan ASN.
“Sikap pemerintah saat ini menunjukkan belum sepenuhnya berpihak kepada kelanjutan pembangunan IKN. Contohnya ketika Otorita IKN mengajukan tambahan anggaran. Itu ‘kan ditolak. Implikasinya tentu akan terjadi keterlambatan pembangunan. Di satu sisi ada komitmen pindah, satu sisi lain kapasitas riil untuk merealisasikannya belum mampu,” jelasnya. (rd)
Editor : Romdani.