KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Sejumlah rencana pembangunan yang telah dikerjakan Otorita IKN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, tahun ini pihaknya sudah memulai pembangunan dengan sistem kontrak tahun jamak atau multiyears periode 2025-2027.
“Contoh yang sudah berjalan pembangunan jalan di kawasan yudikatif. Kemudian sudah mau tanda tangan nanti ini termasuk gedung-gedungnya,” ungkapnya. Seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung.
Lalu Plaza Keadilan, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dengan anggaran Rp 3,68 triliun. Seperti diketahui, Otorita IKN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 6,26 triliun pada 2026.
“Sebagian besar untuk melanjutkan kontrak multiyears tadi. Tahun depan butuh sebesar Rp 4,7 triliun,” bebernya. Sementara sisanya untuk pembangunan lainnya.
Seperti pengelolaan gedung dan kawasan yang telah diserahkan dari kementerian kepada Otorita IKN. Tepatnya pemeliharaan kantor Presiden dan Istana Negara, kantor kementerian koordinator, jalan.
Serta air minum, sanitasi, dan persampahan semua kurang lebih Rp 600 miliar. Sisa anggaran Rp 930 miliar, rencananya akan digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi pembanguan IKN.
Basuki mengaku bersyukur Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan IKN menjadi ibu kota politik. “Berarti menguatkan adanya kepastian kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, sebelum ada keputusan ini kelanjutan pembangunan IKN terombang-ambing. “Penandatangan Perpres 79/25 menandakan pembangunan IKN berlanjut dan harus selesai dalam tiga tahun,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani