KALTIMPOST.ID — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah kasus keracunan makanan kembali terjadi, kali ini menimpa puluhan siswa SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap sistem distribusi makanan dalam program tersebut.
Menurut Charles, kejadian serupa sebelumnya juga terjadi di Ciamis dan Lampung dalam dua hari terakhir, sehingga pola kejadian menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan MBG.
“Keracunan yang terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir menunjukkan ada masalah serius dalam tata kelola. Ini bukan kejadian insidental,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/10).
Charles menyoroti sistem distribusi massal sebagai salah satu titik rawan dalam penyelenggaraan program MBG. Ia menilai produksi makanan dalam skala besar oleh dapur pusat, yang kemudian didistribusikan ke berbagai sekolah, meningkatkan risiko makanan basi dan kontaminasi bakteri.
“Hampir semua kasus keracunan disebabkan oleh makanan basi yang tidak terpantau karena terlalu banyaknya produksi oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG),” jelasnya.
Untuk itu, Legislator dari Dapil DKI Jakarta III ini meminta pemerintah menghentikan sementara penambahan dapur MBG baru hingga evaluasi menyeluruh selesai dilakukan. Ia juga mengusulkan audit ketat dan independen terhadap seluruh rantai pasokan makanan, mulai dari bahan baku hingga distribusi akhir.
Charles mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempertimbangkan pendekatan baru, yakni menggunakan dapur sekolah sebagai pusat produksi makanan.
“Dapur sekolah lebih mudah diawasi langsung oleh guru dan orang tua. Ini juga bisa meminimalisir risiko kontaminasi selama proses distribusi,” katanya.
Baca Juga: Dinkes Samarinda Perketat Pengawasan Pangan MBG di SPPG
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar penyajian makanan dilakukan secara prasmanan di sekolah agar makanan disajikan dalam kondisi hangat dan segar.
“Dengan anggaran yang tersedia, sekolah bisa diberi kewenangan penuh untuk mengatur penyajian makanan langsung di tempat,” tutupnya.
Kasus keracunan yang terus berulang dalam program MBG menimbulkan kekhawatiran publik terkait keamanan pangan bagi siswa. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret sebelum jatuh korban lebih banyak. (*)
Editor : Muhammad Rizki