KALTIMPOST.ID, Program bank tanah hadir sebagai jaminan ketersediaan lahan untuk pembangunan daerah. Namun Gubernur Kaltim, Rudy Mas`ud meminta agar program ini tak memicu konflik sosial.
“Secara prinsip, saya setuju. Aturan harus jelas dan tiddak menimbulkan risiko dan konflik. Terutama ke masyarakat, hak adat, dan hak ulayat,” katanya saat menerima jajaran Badan Bank Tanah di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 1 Oktober 2025.
Mitigasi sejak awal penting dilakukan agar tak memicu masalah di masyarakat. Terlebih, program ini juga bertujuan agar pengelolaan tanah bisa selaras dengan kepentingan pembangunan daerah atau pusat. “Jangan sampai hanya menguntungkan pusat. Pemanfaatan tanah mesti berdampak nyata ke peningkatan investasi dan PAD,” sambungnya.
Baca Juga: Rancangan APBD Kaltim 2026 Diracik Ulang, DBH Diduga Terpangkas Besar hingga 78 Persen
Secara regulasi, Rudy menggarisbawahi agar program ini bisa selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dengan begitu, program ini bisa menjadi instrumen yang kian mengokohkan pembangunan daerah. Bukan sebaliknya, memakan hak masyarakat, adat, serta ulayat.
Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, menjelaskan bahwa lembaganya memiliki mandat untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reformasi agraria.
“Bank Tanah adalah representasi negara dalam mengelola tanah. Tugas kami mulai dari perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, hingga pendistribusian,” kata Perdananto.
Dalam pertemuan itu, hadir pula Kepala Divisi Hukum Badan Bank Tanah, Yudi Kristiana, serta Kepala Kanwil ATR/BPN Kaltim, Deni Ahmad Hidayat. (*)
Editor : Muhammad Rizki