KALTIMPOST.ID-Pagi itu, aroma nasi dan lauk pauk memenuhi udara di dapur sebuah sekolah di Samarinda. Di ruang sederhana itu, beberapa pekerja sibuk menyiapkan menu makan siang untuk ratusan siswa.
Tampak tergesa, mereka bekerja bergantian, memastikan makanan tiba di kelas tepat waktu. Namun, di balik kesibukan itu, ada satu hal penting yang belum dimiliki dapur tersebut. Yakni sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).
Fakta itu mencuat ketika Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu kini tengah berada di titik krusial.
Di banyak daerah, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Dari besarnya anggaran negara yang digelontorkan hingga rentetan kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa, program itu menjadi sorotan publik.
Di Kaltim selama ini masih tergolong aman. Namun, Kepala Diskes Kaltim Jaya Mualimin tidak ingin lengah.
Ia mengungkapkan, hingga akhir September 2025, belum satu pun dari 57 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kaltim yang memiliki SLHS.
Padahal, untuk mendukung penuh program MBG, Kaltim setidaknya memerlukan 371 dapur bersertifikat.
“SLHS bukan sekadar formalitas. Itu jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi anak-anak kita aman. Sertifikasi ini harus segera dituntaskan,” tegasnya, Jumat (3/10).
SLHS, yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar higienitas.
Mulai kebersihan peralatan, alur kerja dapur, sumber bahan baku, hingga distribusi makanan ke sekolah, semuanya harus terukur.
Jaya menjelaskan, sebagian dari 75 dapur SPPG saat ini merupakan hasil pembangunan kabupaten/kota.
Ia menargetkan penambahan minimal tiga unit SPPG baru di setiap daerah agar pelaksanaan MBG lebih merata.
“Kalau dapur sudah bersertifikat, sistem pengawasan lebih kuat, prosesnya transparan, dan risiko masalah bisa ditekan,” ujarnya.
Namun, bukan hanya sertifikasi yang menjadi pekerjaan rumah. Sumber daya manusia (SDM) penjamah makanan juga menjadi sorotan.
Beberapa SPPG diketahui belum memiliki penjamah yang mengikuti pelatihan resmi. Padahal, kehadiran penjamah terlatih menjadi syarat mutlak.
Kasus paling nyata terjadi di SMA 2 Samarinda. Jumat (3/10), Diskes Kaltim menghentikan sementara program MBG di sekolah itu karena dapur penyedia makanan belum memiliki penjamah bersertifikat. Aktivitas distribusi terpaksa dihentikan, memberi jeda untuk pelatihan.
Situasi serupa sempat dialami di salah satu SPPG di Kutai Kartanegara. Bedanya, pelatihan penjamah sudah dilakukan sebelumnya sehingga dapur tidak perlu ditutup, hanya diawasi lebih ketat.
Untuk Samarinda, pelatihan akhirnya digelar cepat, dan dapur diperkirakan kembali beroperasi Senin (5/10).
Di balik megahnya jargon “Makan Bergizi Gratis untuk Anak Bangsa”, dapur-dapur kecil seperti itulah yang menjadi tulang punggung program.
Mereka adalah ujung tombak yang memastikan setiap suapan makanan aman dan bergizi. Namun tanpa sertifikasi dapur dan tenaga terlatih, fondasi besar itu bisa rapuh sewaktu-waktu.
Kini, Kaltim berpacu dengan waktu. Sertifikasi dan pelatihan bukan sekadar memenuhi instruksi pusat, tetapi menjadi benteng perlindungan bagi ribuan anak sekolah yang setiap hari menanti jatah makan siang mereka. (rd)
Editor : Romdani.