KALTIMPOST.ID-Selain keterlibatan pemerintah dan swasta, pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) juga melibatkan unsur kepolisian.
Polda Kaltim misalnya, saat ini telah memiliki dua SPPG dan telah beroperasional. Yakni di Balikpapan dan Kutai Barat (Kubar). Di sisi lain, delapan SPPG tengah dalam proses pembangunan dan persiapan operasional.
Kepada Kaltim Post, Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Kaltim Kombes Yudhi Suhariyadi menyebut, untuk SPPG di Balikpapan yang berada di eks SPN Stal Kuda misalnya, sudah berjalan hampir dua bulan. Menyalurkan makanan ke penerima manfaat hingga ke 3.405 siswa di Balikpapan.
Dengan rincian, TK Kemala Bhayangkari (76 Siswa), SD Kemala Bhayangkari (347 Siswa), SD 001 Balikpapan Selatan (666 Siswa), SD 009 Balikpapan Selatan (354 Siswa), SD 001 Balikpapan Kota (727 siswa), dan SMP 12 Balikpapan (1.235 Siswa).
“Kalau di Kubar itu sudah beroperasi sekitar tiga minggu. Polda Kaltim atensi SPPG di sana karena termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Kemudian, dalam persiapan dalam waktu dekat akan operasional itu di Polres Paser dan Polres Penajam (Penajam Paser Utara). Mungkin bulan depan sudah operasional,” jelas Yudhi, Jumat (3/10).
Setelahnya, SPPG Polda Kaltim akan juga didirikan di Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Berau. Lalu bagaimana dengan Mahakam Ulu (Mahulu)?
Yudhi mengungkapkan, belum bisa memastikan, karena selain kondisi geografis, juga karena belum rampungnya pembangunan gedung Mapolres Mahulu.
“Kalau kami (Polda Kaltim) masih menunggu kantornya (Mapolres Mahulu) ada dulu,” imbuhnya.
Untuk diketahui, dalam keterangan resminya pada 16 September lalu, Kapolres Mahulu AKBP Eko Alamsyah mengungkapkan, pembangunan Mapolres Mahulu yang menelan biaya Rp 24 miliar dari bantuan Pemprov Kaltim saat ini masih dalam tahap lelang. Ditarget pekerjaan akan dimulai di Januari 2026.
“Tahun depan (Mapolres Mahulu) mulai dibangun. Untuk dapur (SPPG) kita lihat nanti. Makanya kami prioritaskan di Kubar dulu,” katanya.
Yudhi melanjutkan, terkait semakin meningkatnya kabar keracunan massal siswa akibat mengonsumsi MBG, ditegaskannya semaksimal mungkin diantisipasi oleh SPPG Polda Kaltim.
Meski belum mengantongi SLHS, pihaknya telah memiliki penjamah makanan yang terlatih secara resmi.
Termasuk ahli gizi dan dukungan tim dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Kaltim yang setiap harinya melakukan pengujian dan memastikan kualitas dan nutrisi menu yang akan dibagikan ke siswa.
“Kami sudah urus SLHS ini. Ya mohon maaf, seperti diketahui, SPPG ini diperintahkan untuk segera hadir di Februari lalu demi memenuhi percepatan program MBG. Kami sudah koordinasi ke Dinas Kesehatan untuk SLHS ini. Bahkan kami juga sudah urus untuk sertifikat halalnya juga,” ucapnya.
Namun Yudhi menegaskan, sejak awal pihaknya sudah menerapkan prosedur ketat. Salah satunya food security. Yakni sebelum diserahkan ke penerima manfaat, makanan akan dilakukan pengecekan secara kimia.
Mulai tes sianida, boraks, nitrit, formalin hingga arsenik. “Dari awal beroperasi kami sudah terapkan lima tes ini.
Termasuk prosedur lain, seperti food storage sampel makanan jika kemudian ada masalah. Bahkan untuk mengeringkan omprengnya, kami sudah pakai pemanas,” bebernya. (rd)
Editor : Romdani.