KALTIMPOST.ID, Pemprov Kaltim mulai mengencangkan ikat pinggang seiring pemotongan transfer dari pusat. Penggunaan anggaran mulai disesuaikan seiring menipisnya kue anggaran. Salah satu kebijakan yang disiapkan, merekonsiliasi tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi ASN di lingkup provinsi.
"Masih dipertimbangkan, nanti dibicarakan dulu dengan Pak Gubernur dan Sekprov untuk memastikan tak menimbulkan masalah," ungkap Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Dana Pusat Kian Menyusut, Fiskal Kaltim Diuji di 2026
Yang pasti, kebijakan penyesuaian itu tak akan menyentuh tenaga pendidikan. "Untuk guru tetap prioritas. TPP ke mereka jadi upaya kami meningkatkan mutu pendidikan," lanjutnya menegaskan.
Tak hanya TPP, pemerintah juga sedang mengkaji ulang Dana Penghasilan Pegawai (DPP) yang sebelumnya direncanakan mengalami kenaikan. Efesiensi itu, sebut dia, diperkirakan berkisar 50-60 persen.
Baca Juga: DPRD Tunggu Pembahasan Ulang Rancangan APBD 2026 Usai Pemangkasan Dana Transfer Kaltim
Setiap langkah efesiensi mesti dikaji dengan hati-hati agar tak mengganggu pembangunan yang berjalan serta pelayanan publik. Selain pendidikan dan kesehatan, program yang langsung menyentuh masyarakat dipastikan tak tersentuh penyelarasan anggaran ini.
"Efesiensinya harus bijak. Jangan sampai berdampak ke sektor yang menyentuh langsung masyarakat," singkatnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki