KALTIMPOST.ID, Jagat maya di Kaltim sempat gaduh ketika dua wakil rakyat, satu di Samarinda dan satu lagi di tingkat provinsi, berkoar soal dugaan penyebaran data pribadi atau doksing. Di DPRD Kaltim, Badan Kehormatan (BK) bakal memanggil AG, legislator di tingkat provinsi yang wajahnya terpampang di video yang viral itu.
Menurut Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, apa yang dilakukan AG diduga melewati batas etika sebagai pejabat publik. Ucapan di ruang digital itu, bisa memicu tafsir liar di masyarakat umum.
“Kalau komentarnya menjurus ke opini terbuka bisa memicu kegaduhan. Tentu hal itu tak dibenarkan. Dewan sebagai pejabat publik mesti hati-hati berkomentar di ruang publik, apalagi media sosial,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: PAD Seret, DPRD Kaltim Usul Garap Sungai dan Aset Tidur Jadi Ladang Uang Baru
Etika sebagai wakil rakyat bukan sekadar sopan santun, tapi juga menjaga kepercayaan publik. Kritik, lanjut Subandi, sah-sah saja. Tapi perlu menimbang di mana kritik itu dilemparkan. “Media sosial itu alat komunikasi yang positif. Tapi bisa jadi bumerang kalau asal ucap,” tuturnya.
BK akan memanggil AG dalam waktu dekat. Tujuannya hanya klarifikasi soal cuitannya yang viral tersebut. “Hanya klarifikasi, minimal dipanggil secara lisan untuk yang bersangkutan menjelaskan langsung,” sambungnya.
Sebagai legislator, dewan perlu menjaga marwah lembaga. Karena itu, setiap anggota dewan mestinya menyalurkan kritik atau aspirasi lewat jalur resmi. Sehingga tak ada ruang salah tafsir dalam kritik yang diajukan. “Apapun alasannya, anggota dewan tak boleh memicu keresahan. Kita wakil rakyat, bukan pendengung (buzzer),” tukas Politikus PKS ini mengakhiri. (*)
Editor : Muhammad Rizki