KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Dua persoalan besar tengah menghantui Kutai Timur (Kutim) yakni banjir tahunan yang terus berulang dan ketahanan pangan yang kian rapuh akibat alih fungsi lahan. Kedua masalah itu kini diakui tak lagi bisa ditangani hanya dengan kekuatan daerah.
Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi C DPRD Kutim ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tepatnya ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Jumat (17/10). Komisi C secara tegas meminta pemerintah pusat turun tangan langsung.
Anggota Komisi C, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa dua isu besar itu akan terus berputar tanpa penyelesaian bila tidak ada dukungan dari pusat.
“Tanpa intervensi pusat, penyelesaian penanganan banjir hanya sekedar permasalahan tanpa penyelesaian,” tegas Pandi dalam keterangan tertulisnya.
Pernyataan itu mencerminkan situasi faktual di lapangan. Kutim memiliki empat Daerah Aliran Sungai (DAS) besar diantaranya Sangatta, Bengalon, Karangan, dan Mahakam yang kerap meluap saat musim hujan. Ribuan rumah di Sangatta Utara, Sangatta Selatan, hingga Bengalon hampir tiap tahun terendam, bahkan sebagian warga harus mengungsi.
Kompleksitas masalah banjir ini tak hanya soal drainase dan tanggul, tapi juga menyangkut tata ruang, kondisi geografis, serta keterbatasan anggaran daerah. Karena itu, Komisi C menilai proyek-proyek pengendalian banjir di Kutim harus masuk dalam prioritas nasional Ditjen SDA.
Rombongan DPRD Kutim diterima langsung oleh Kasubdit Wilayah Kalimantan dan Kasubdit Perencanaan Sumber Daya Air, yang mewakili Dirjen SDA Kementerian PUPR.
Selain menyoroti banjir, Komisi C juga mengangkat isu serius lain yaitu sektor pertanian yang mulai kehilangan daya saing. Menurut Pandi, lahan-lahan produktif di Kutim kian menyusut akibat masifnya konversi menjadi kebun kelapa sawit.
“Alih fungsi lahan-lahan produktif pertanian menjadi momok yang sedang menghantui,” ujarnya.
Kondisi ini, kata dia, membuat target swasembada pangan di Kutim semakin menjauh. Petani enggan menanam padi karena nilai ekonomi sawit jauh lebih menarik.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi, Bahcok Riandi, menyebut pembangunan infrastruktur air seperti daerah irigasi dan bendungan pendukung adalah kunci untuk membalikkan keadaan.
“Pembangunan infrastruktur air ini dianggap vital untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, menjamin ketersediaan air sepanjang tahun, dan membuat sektor pangan kembali menarik bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurut Bahcok, sinergi lintas pemerintahan menjadi satu-satunya jalan realistis.
“Swasembada pangan bukan mimpi tetapi daerah juga bukan kunci, kolaborasi adalah inti untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah DPRD Kutim mendatangi Kementerian PUPR bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konkret membuka jalan kolaborasi kebijakan.
“Kami berharap melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah pusat, solusi jangka panjang untuk banjir dan penguatan ketahanan pangan di Kutai Timur dapat segera terealisasi,” pungkas Bahcok.
JUFRIADI