KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Sebelumnya Dinas Kesehatan Kaltim menyoroti RSUD Abdoel Wahab Sjahranie yang terus mendapat keluhan masyarakat. Alasannya kamar untuk pasien rawat inap selalu penuh.
Ini juga berlaku pada beberapa rumah sakit lain milik pemerintah daerah. Sehingga pasien BPJS Kesehatan harus menunggu alias waiting list untuk mendapatkan kamar.
Padahal kondisi sekarang belum ada penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) oleh BPJS Kesehatan. Informasi dan keluhan masyarakat soal kamar penuh sudah sering diterima Dinas Kesehatan Kaltim.
“Tapi saat dicek ternyata masih ada yang kosong,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin. Pihaknya mendapat instruksi dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk menindaklanjuti masalah tersebut.
Menanggapi hal ini, Kedeputian Wilayah VIII BPJS Kesehatan menyerahkan masalah pembagian kamar ini sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan rumah sakit untuk mengatur.
BPJS Kesehatan hanya memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit. “Kalau yang tersedia 100 atau 200 tempat tidur, kami pakai,” kata Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Anurman Huda.
Berapa pun kapasitas yang tersedia, pihaknya siap membayar pemanfaatan pelayanan. “Begitu tempat tidur berkurang, kami akan meminta pemda untuk menyiapkan kembali jumlah tempat tidur yang memadai,” bebernya.
Sementara ini, BPJS Kesehatan akan memanfaatkan semaksimal mungkin tempat tidur yang tersedia di rumah sakit. “Kami menyesuaikan berapa pemerintah daerah dan rumah sakit memberikan tempat tidur,” tuturnya.
Sebagai informasi, realisasi pemanfaatan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) di Kaltim kurang lebih Rp 2,3 triliun hingga Agustus 2025. Itu jumlah dana yang sudah dibayar BPJS Kesehatan kepada faskes.
Terbesar di pelayanan rawat inap tingkat lanjutan Rp 1,3 triliun dan rawat jalan Rp 723 miliar. “Sementara total iuran yang kami terima di Kaltim baru Rp 1,78 triliun,” ungkapnya.
Kaltim berhasil meraih universal health coverage (UHC) program JKN 100 persen dari total penduduk 4.185.000 jiwa. “Tapi untuk jumlah peserta JKN yang aktif 86 persen atau 3,6 juta jiwa,” sebutnya.
Artinya masih ada 14 persen peserta menunggak pembayaran di Kaltim. Pihaknya telah bekerja sama dengan 66 rumah sakit dan 504 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Benua Etam. (*)
Editor : Duito Susanto