KALTIMPOST.ID, Pemprov Kaltim berhati-hati dalam menyusun arah kebijakan pembangunan dalam Rancangan APBD Perubahan 2025. Belanja daerah mesti dijaga di jalur prioritas di tengah penyesuaian fiskal yang mengalami penurunan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, mengatakan sejumlah pos pengeluaran bakal dirasionalisasi. Terutama untuk belanja yang bisa ditunda dan berdampak pada urusan pokok pemerintahan.
“Belanja yang tak substansial seperti perjalanan dinas atau kegiatan rapat akan dikurangi. Disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya, Selasa, 4 November 2025.
Efesiensi yang ditempuh tak hanya menyasar anggaran operasional, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) disebut juga bakal dievaluasi, mengikuti arahan kepala daerah. Penyesuaian itu juga tak akan menyentuh sektor infrastruktur yang jadi fokus utama pemerintah.
Baca Juga: Turun Drastis, Hanya Segini Dana Transfer yang Diterima Kaltim Tahun Depan.
Secara persentase, porsi anggaran yang diplot tak berubah, sekitar 40 persen dari APBD. Tapi, kata Yusliando, secara angka nilainya menurun karena menyusutnya pendapatan. “Persentasenya sama tetap 40 persen APBD. Yang berubah hanya nominalnya karena penyesuaian,” terangnya.
Rancangan APBD Perubahan sudah beres direviu Kemendagri. Untuk APBD 2026, kini tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Kaltim sedang menata ulang kegiatan-kegiatan yang sempat disusun dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara. “Untuk murni (APBD 2026) masih dibahas. Paling lambat 30 November sudah ditetapkan,” katanya mengakhiri. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki