KALTIMPOST.ID, DENPASAR – Puluhan warga Bali berkumpul di kawasan Monumen Bajra Sandi, Denpasar, Kamis sore, 6 November 2025. Mereka mengikuti Aksi Kamisan Bali sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto.
Dalam orasinya, perwakilan peserta aksi, Tommy Wiria, menilai Soeharto memiliki rekam jejak panjang pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Karena itu, ia mempertanyakan langkah Fadli Zon, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
“Kami menolak keras rekomendasi itu. Soeharto tidak bisa dilepaskan dari catatan pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru,” ujar Tommy di sela aksi.
Peserta Aksi Kamisan terdiri dari berbagai elemen: organisasi mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, hingga warga yang selama ini aktif dalam isu kemanusiaan.
Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap glorifikasi masa pemerintahan Orde Baru.
Tommy menyebut, peristiwa 1965 menjadi salah satu titik kelam dalam sejarah kepemimpinan Soeharto. Menurutnya, klaim bahwa tidak ada bukti kuat pelanggaran HAM oleh Soeharto—seperti disampaikan Fadli Zon—bertentangan dengan hasil berbagai laporan dan investigasi resmi.
“Pembantaian massal 1965 jelas bukan semata tindakan kelompok tertentu, tetapi dilakukan secara sistematis oleh militer di bawah komando RPKAD,” ucapnya.
Ia menilai, wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sarat muatan politik. “Ada upaya menghapus ingatan publik terhadap sisi gelap kekuasaan Orde Baru,” katanya.
Para peserta aksi berharap pemerintah pusat tidak melanjutkan rencana tersebut. “Kami meminta agar pemerintah mencabut rekomendasi itu demi keadilan sejarah,” tutur Tommy menutup orasi.
Editor : Uways Alqadrie