KALTIMPOST.ID, PONOROGO — Beberapa hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Ponorogo, Bupati Sugiri Sancoko sempat menghadiri undangan lembaga antirasuah itu di Jakarta.
Kang Giri memenuhi panggilan KPK bersama Wabup Ponorogo, Lisdyarita, Kamis (23/10/2025) lalu. Keduanya datang bersama Sekda Ponorogo dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pimpinan DPRD Ponorogo.
Kunjungan tersebut, yang awalnya hanya sebatas pembekalan tentang tata kelola pemerintahan daerah, kini menjadi sorotan setelah sang bupati ikut diamankan tim KPK.
Pertemuan itu digelar Kamis, 6 November 2025, di aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Ponorogo. Sugiri—yang akrab disapa Kang Giri—mengumpulkan pimpinan DPRD, sekda, dan para kepala OPD.
Mereka membahas sejumlah hal yang sempat disorot KPK, mulai dari pengelolaan pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah, hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ) lewat sistem e-katalog.
“Ini soal menyamakan persepsi dalam tata kelola pemerintahan. Karena eksekutif dan legislatif harus punya arah yang sama,” kata Sugiri kala itu.
Ia menilai pertemuan lintas lembaga itu jarang terjadi, dan menjadi bagian dari upaya pembenahan bersama.
Namun hanya berselang sehari, upaya pembenahan itu diwarnai kejadian tak terduga. Tim KPK melakukan OTT di Ponorogo dan mengamankan beberapa pejabat daerah, termasuk Sugiri sendiri. Operasi senyap itu disebut terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.
Ironisnya, pesan transparansi dan akuntabilitas yang disampaikan Kang Giri usai pulang dari KPK kini justru menjadi pengingat betapa rapuhnya batas antara niat baik dan praktik kekuasaan yang tergelincir.
Editor : Uways Alqadrie