KALTIMPOST.ID, JAKARTA-Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim, Jaya Mualimin, menyatakan bahwa upaya serius telah digencarkan di wilayahnya untuk menekan angka fatalitas akibat Demam Berdarah Dengue (DBD).
Jaya menjelaskan, dengan luas wilayah Kaltim dan berada dalam zona tropis-subtropis Pulau Kalimantan, risiko penyebaran DBD sangat tinggi.
Kondisi ini diperburuk oleh curah hujan yang relatif merata sepanjang tahun, dari Januari hingga Desember."Ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami, terkait bagaimana mengelola salah satu penyakit endemis utama kita, yaitu demam berdarah," ujarnya.
Menyikapi peningkatan kasus DBD yang cenderung darurat dari tahun ke tahun, Jaya menekankan bahwa Sistem Kewaspadaan Dini dan Responsif (SKDR) harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara konsisten selama satu tahun penuh.
Baca Juga: Bukan Hanya Luka Fisik, KPAI Soroti Bom Waktu Trauma Psikologis Siswa SMAN 72 Jakarta
Menurut perhitungannya, kasus DBD bisa dikurangi dalam periode 52 minggu penuh. "Setiap minggu, kami merilis informasi mengenai kondisi kewaspadaan dini yang ada di Provinsi Kalimantan Timur," kata Jaya.
Dia menekankan itu saat berbicara dalam Dialog Kebijakan bertajuk 'Membangun Sistem Pelaporan dan Peringatan Dini yang Terintegrasi Menuju Indonesia Zero Dengue Death 2030' di Gedung MPR RI, Jakarta, Rabu, 5 November 2025.
Ia menambahkan bahwa mereka rutin membuat infografis mingguan, mulai dari minggu pertama Januari hingga minggu ke-51. Jaya memaparkan beberapa strategi untuk memutus rantai penularan DBD di Kaltim, salah satunya adalah melalui langkah kolaboratif multi-sumber.
Baca Juga: Ngeri! Ancaman DBD dari Sabang sampai Merauke, Kerugian Negara Tembus Rp 15 Triliun!
Dengan mengimplementasikan pola SKDR dan didukung oleh sejumlah inovasi, Kaltim berhasil menurunkan angka kematian akibat DBD menjadi 11 pasien. "Kami melakukan semacam audit kematian setiap bulan terhadap 11 orang yang meninggal ini, bertujuan untuk mengelola [penyakit] agar tidak terjadi kematian berikutnya," jelasnya.
Salah satu inovasi penting yang dilaksanakan secara rutin adalah program sero survei. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Diskes Kaltim, Balai Penelitian Kesehatan (BPK) Kalimantan Selatan, dan Kementerian Kesehatan RI, yang berfokus pada analisis genomik atau DNA dari pasien DBD.
Menurut Jaya, laporan tambahan dari sero survei ini juga menjadi faktor yang menyebabkan adanya perbedaan data laporan kasus antara Kemenkes RI dan BPJS Kesehatan. Langkah krusial lainnya yang telah diimplementasikan di Kaltim adalah pemberian vaksin DBD pada anak.
Baca Juga: Daftar Nama Delapan Tersangka Kasus Ijazah Jokowi: dr Tifa Pilih Serahkan Diri pada Proses Hukum
Jaya menyebutkan bahwa vaksinasi ini menunjukkan efektivitas luar biasa, di mana laporan terbaru menunjukkan angka kasus DBD pada anak di Kaltim mencapai nol. Data sebelumnya mencatat bahwa 80 persen dari total 42 kasus kematian akibat DBD merupakan anak-anak berusia di bawah 12 tahun.
"Sejak tahun 2023, kami sudah memberikan 24 ribu dosis vaksin. Sampai hari ini, anak-anak yang sudah divaksinasi tidak ada yang dilaporkan sakit atau dirawat karena DBD," tegas Jaya.
Kesimpulan dari efektivitas vaksin DBD pada anak ini memperkuat keyakinan bahwa sistem pelaporan dini harus terus dilakukan secara rutin, tidak hanya untuk DBD tetapi juga untuk penyakit lain yang berpotensi menimbulkan wabah. “Selanjutnya, kami sedang mengevaluasi target dan program-program yang ada di Provinsi Kalimantan Timur,” tandasnya.(*)
Editor : Thomas Priyandoko