KALTIMPOST.ID-Sebagai komponen PAD di Kaltim, pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) selalu menjadi tiga penyumbang terbesar penerimaan PAD di Kaltim.
Maka tidak dimungkiri, jika program mutasi plat non-KT ke plat KT yang digencarkan Pemprov Kaltim tahun ini akan punya dampak terhadap kenaikan PAD Kaltim.
“Namun belum bisa diukur potensi kenaikannya hingga berapa. Signifikan atau tidak. Karena saya belum menemukan indikator dan jumlah kendaraan yang akan benar-benar harus mutasi. Namun bagaimana pun ini langkah tepat. Tidak ada kata terlambat di sini,” kata pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi, Jumat (7/11).
Baginya, program itu bukan berbicara lagi soal signifikan atau tidak peningkatan PAD. Melainkan hak.
Mengingat selama ini Kaltim menanggung beban tinggi dengan keberadaan kendaraan plat luar daerah.
Selain kehilangan potensi pendapatan dari sumber pajak dan retribusi, juga operasional kendaraan plat non-KT ikut memengaruhi tingkat kerusakan sarana dan prasarana publik seperti jalan. T
ermasuk menyumbang tingkat kemacetan, antrean bahan bakar minyak (BBM) di SPBU, hingga menguras kuota BBM, baik subsidi dan nonsubsidi.
“Ingat, salah satu dasar perhitungan kuota atau jatah BBM suatu daerah itu diukur dari jumlah kendaraan. Data ini biasanya diusulkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari data kendaraan yang terdaftar di daerah tersebut. Jadi memang kendaraan plat non-KT selama ini jadi beban dan ikut menikmati jatah BBM yang dimiliki Kaltim. Makanya langkah pemprov ini harus didukung,” jelas Aji. (rdh/rd)
Editor : Romdani.