KALTIMPOST.ID, Janji Gratispol Pemprov Kaltim dipertanyakan orang tua murid SMA 10 Samarinda. Tahun ajaran baru baru bergulir beberapa bulan, mereka diminta membayar biaya asrama Rp 2,6 juta per bulan.
Keluhan itu meluap dalam Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kaltim, Senin, 10 November 2025. Di hadapan para wakil rakyat, para orang tua murid merasa terbebani atas biaya asrama itu. Sementara masih ada wali murid yang berasal dari keluarga menengah ke bawah.
"Dulu dijanjikan gratis, tapi malah ada biaya asrama Rp2,6 juta per bulan," kata salah satu wali murid, Arif Rahman. Pihak sekolah sempat meminta pembayaran awal sebesar Rp5 juta untuk dua bulan pertama. Termasuk biaya listrik dan air. Tapi tak semua sanggup membayar. Ada yang membayar penuh, ada juga yang cuma bisa setengahnya. "Ada yang cuma bisa bayar satu bulan saja, tergantung kemampuan," sebutnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, meminta sekolah segera menghentukan segala jenis pungutan tersebut. Darlis menegaskan, pemerintah sudah meluncurkan Gratispol yang membiayai penuh sekolah unggulan.
"Kami minta tak ada lagi punngutan. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran lewat Gratispol, jadi tak seharusnya ada pungutan," katanya usai RDP. DPRD bakal mengawal penyelesaian masalah ini bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. "Kami ingin pastikan, janji Gratispol bukan sekadar slogan. Tapi benar-benar dirasakan siswa dan orang tuanya," tegasnya
Dari pihak sekolah, Kepala Asrama SMA 10 Samarinda, Abdul Rais Thamrin, tak menepis soal pungutan Rp2,6 juta per bulan itu. Tapi dia menggarisbawahi, kebijakan itu bukan barang baru di SMA 10. Pungutan itu merupakan bagian dari biaya rutin yang sudah berjalan sebelum Gratispol diterapkan. “Dana itu untuk kebutuhan makan, penatu, listrik, dan pembinaan siswa di asrama,” jelasnya.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Waspadai Pelaksanaan Gratispol Pendidikan Disalahgunakan: Jadi Bancakan Pungutan Liar
Rais mengungkap, di awal semester ini pihaknya sudah menerima bantuan dari Disdibud berupa beasiswa stimulan senilai Rp1.560.000 per siswa. Karena biaya operasional Rp2,6 juta, maka kekurangan Rp1.040.000 masih dibebankan ke orang tua murid.
Ketika muncul protes, ada kesepakatan jika kekurangan itu akan dihandel Pemprov Kaltim lewat Gratispol. “Selanjutnya, tidak ada lagi beban kepada orang tua siswa. Kekurangannya akan ditanggung pemerintah,” kata Rais.
Nah, kebijakan pembiayaan penuh itu baru berlaku medio Maret-April 2026. Sementara hingga akhir tahun ini, biaya tambahan untuk siswa asrama bakal ditanggung Disdikbud. Saat ini, SMAN 10 Samarinda memiliki 120 siswa berasrama di Kampus A—112 di antaranya berasal dari Kaltim, dan delapan siswa luar daerah masih membayar mandiri Rp2,6 juta per bulan hingga Desember 2025. Di Education Center, jumlah siswa berasrama mencapai sekitar 177 orang.
Rais menambahkan, status SMAN 10 sebagai sekolah unggulan masih menunggu surat keputusan (SK) resmi dari Pemprov. “Kalau SK sudah keluar, seluruh pembiayaan hidup siswa asrama akan ditanggung pemerintah. Sekolah hanya pelaksana dan penerima manfaat,” tutupnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki