Tekanan muncul setelah Pengadilan Tipikor Medan memerintahkan jaksa penuntut umum KPK melakukan pemeriksaan terhadap menantu Presiden Joko Widodo itu.
Peneliti ICW, Zararah Azhim Syah, mengatakan KPK sejatinya sudah memiliki dasar hukum untuk menindaklanjuti perintah tersebut. Ia mengutip pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang, pada akhir September lalu, menyebut lembaganya akan memeriksa Bobby bila ada putusan pengadilan.
“Kalau KPK taat hukum, harusnya dijalankan,” kata Zararah di depan Gedung KPK, Jumat.
ICW mengaku memperoleh informasi bahwa penyidik sebenarnya telah mengajukan usulan pemeriksaan Bobby kepada ketua satgas penyidikan, namun tidak direspons.
Zararah menilai langkah tarik-ulur tersebut menghambat upaya pengembangan perkara, terutama karena dugaan korupsi pengadaan jalan kerap berakar dari tahap perencanaan anggaran.
Menurut ICW, Bobby diduga terlibat pada fase awal penyusunan proyek dengan empat kali perubahan APBD yang memasukkan paket pembangunan itu. “Jangankan mengembangkan kasus, memeriksa Bobby saja belum berani,” ucapnya.
Kasus dugaan korupsi ini sebelumnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan.
Tiga pejabat yang terjerat yakni mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Rasuli Efendi Siregar, dan pejabat pembuat komitmen pada Satker PJN Wilayah 1 Heliyanto.
KPK menyatakan sidang bersifat terbuka dan masyarakat dipersilakan mengikuti prosesnya sebagai bentuk pengawasan publik.
Editor : Uways Alqadrie