KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Masih adanya guru honorer yang digaji hanya ratusan ribu di Kalimantan Timur menjadi sorotan akademisi FKIP Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Susilo. Fenomena itu dianggap bisa mengancam performa kerja dan kesejahteraan guru di era modern.
“Kalau dari sisi kelayakan gaji memang iya sangat kurang karena bagaimanapun mereka itu sudah mendarmakan dirinya untuk pendidikan. Artinya membantu pemerintah untuk membangun karakter anak bangsa,” ujar Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unmul tersebut.
Menurutnya, guru honorer yang masih digaji di bawah UMR sebagian besar berada di daerah-daerah yang kekurangan tenaga pendidik.
“Di Kaltim itu sangat kekurangan guru, terutama ya penyebaran di daerah-daerah. Ada yang kebanyakan numpuk di satu kota. Nah, yang di daerah yang kekurangan guru membuat sekolah memilih untuk mencari caranya agar tidak melanggar aturan. Akhirnya mengangkat atau menggaji honorer ini,” jelasnya.
Susilo menegaskan, guru memiliki peran penting dalam pembangunan karakter anak bangsa, sehingga semestinya mendapatkan penghargaan yang layak. “Dalam konteks ini memang selayaknya mereka mendapatkan satu reward yang jauh lebih besar dari yang terjadi sekarang. Terlepas dari guru status ASN, P3K atau honorer,” kata dia.
Selain itu, financial security atau kepastian finansial sangat memengaruhi ketenangan dan performa kerja guru. “Guru generasi Z, generasi yang lahir tahun 1997 sampai 2012, memaknai bekerja yang enak itu adanya financial security. Itu harus dikedepankan supaya mereka bisa mencurahkan seluruh tenaganya untuk mendidik anak bangsa,” tambahnya.
Dia juga menyoroti standar gaji guru di Indonesia yang masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Australia.
Meski beberapa daerah memberikan insentif tambahan kepada guru, Susilo menilai hal itu belum merata. “Termasuk di Kaltim ada, di Samarinda itu ada juga (insentif guru). Sehingga itu yang membuat harapan mereka lebih terang untuk mendapatkan sesuatu lebih dari yang sudah diberikan,” jelasnya.
Susilo menekankan pentingnya penyesuaian upah dan tunjangan guru secara sistematis melalui undang-undang. “Kebijakan akarnya ada di pusat. Kalau undang-undang ini sudah berbunyi, otomatis di ke bawah akan melaksanakan,” ujarnya.
Kondisi gaji yang rendah, kata Susilo, juga berdampak pada motivasi guru dalam mengajar. “Kalau tidak ada financial security, kita mendorong guru-guru kerjanya harus lebih ini, harus lebih itu, ya mereka bakal melakukan tanpa setengah hati,” ungkapnya.
Fenomena gaji rendah tersebut, tambah Susilo, berpotensi menurunkan minat generasi muda yang berkualitas untuk menjadi guru. “Otomatis akan memengaruhi anak-anak yang lulusan yang berkualitas untuk melirik profesi guru,” katanya.
Dia berharap rancangan undang-undang terbaru yang masih di DPR dapat memberikan perlindungan lebih besar terhadap kesejahteraan guru, termasuk honorer di daerah. “Mudah-mudahan ke depan kesejahteraan guru ditingkatkan terus,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo