SAMARINDA – Kehadiran Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Gerindra Kalimantan Timur pada Minggu (23/11) memunculkan pembacaan baru terkait arah komunikasi politik antara pemerintah daerah dan pusat. Dalam konteks pemerintahan saat ini, kebutuhan sinkronisasi program merupakan sebagai salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan di daerah.
Pengamat politik yang juga akademikus dari Universitas Mulawarman, Jumansyah, menilai bahwa dinamika politik nasional beberapa tahun terakhir memang menunjukkan kecenderungan mengarah pada keselarasan kebijakan lintas level pemerintahan. Menurutnya, praktik politik modern tidak lagi sepenuhnya ditentukan garis ideologi partai, melainkan pada efektivitas koordinasi antara pejabat publik dan pusat kekuasaan.
“Orientasi politik sekarang tidak selalu mengikuti hierarki partai. Yang lebih menonjol adalah bagaimana visi pejabat publik – presiden, DPR, gubernur, bupati – bisa berjalan serasi. Idealnya yang dilihat adalah program, bukan partai,” ujarnya.
Baca Juga: Aulia Hadiri Rakerda Gerindra Kaltim, Menguatkan Sinyal Komunikasi Politik dengan Pemerintah Pusat
Jumansyah menyebut bahwa sejak era Presiden Joko Widodo, politik Indonesia mengalami transformasi menjadi lebih cair. Batas antara partai melemah, digantikan kebutuhan untuk menjaga efektivitas pemerintahan. “Ada kecenderungan dominasi: siapa yang berkuasa, ke sanalah orang bergerak. Itu pola yang muncul di tingkat nasional dan berimbas sampai ke daerah,” tambahnya.
Menurutnya, fenomena tersebut menciptakan ruang baru bagi kepala daerah untuk membangun komunikasi lintas partai demi memastikan akses program dan dukungan pusat berjalan lebih lancar. Namun ia mengingatkan bahwa dinamika seperti ini tetap harus dijaga agar tidak menghilangkan fungsi kontrol politik di tingkat lokal.
“Di pusat masih terlihat oposisi, tetapi di daerah hampir tidak terlihat lagi. Kalau keselarasan itu tidak diimbangi mekanisme kontrol, risikonya adalah hilangnya keseimbangan,” katanya.
Kehadiran Aulia dalam Rakerda Gerindra berlangsung hanya sehari hari setelah ia menyalurkan bantuan dari Anggota DPR RI Dapil Kaltim asal Gerindra, Budisatrio Djiwandono, kepada masyarakat Desa Sigihan, Sebulu. Momentum ini menjadi salah satu rangkaian komunikasi Aulia dengan sejumlah figur strategis di tingkat nasional.
Dengan dinamika tersebut, langkah Aulia mulai dipandang sebagai bagian dari upaya memastikan program pembangunan Kukar tetap selaras dengan agenda pemerintah pusat. Dalam konteks politik regional Kaltim, pendekatan seperti ini diperkirakan akan menjadi salah satu variabel penting dalam peta kekuatan menjelang kontestasi politik berikutnya. (*/riz)