KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Penulis sekaligus influencer Abigail Limuria melontarkan kritik tajam terhadap fenomena buzzer di ranah digital Indonesia. Menurutnya, keberadaan kelompok ini telah menghancurkan potensi terciptanya diskusi yang berbobot dan secara signifikan memecah belah masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan Abigail dalam sesi podcast To The Point Aja, yang disiarkan di kanal YouTube dan dikutip pada Sabtu, 22 November 2025.
Abigail berpendapat bahwa aktivitas buzzer telah menciptakan atmosfer yang dipenuhi rasa curiga. Akibatnya, setiap opini yang disampaikan dengan tulus dan didukung alasan yang kuat, kini dengan mudah dicap sebagai pesanan atau agenda politik.
Situasi ini menimbulkan dampak buruk, siapa pun yang berani menyuarakan pandangan yang bertentangan dengan arus utama—atau bahkan yang mendukung kebijakan pemerintah dengan argumen yang logis sekalipun—akan segera dilabeli sebagai buzzer. Menurut Abigail, kondisi semacam ini telah menggagalkan dialog yang sehat, sebab masyarakat terlalu cepat menuduh tanpa mau mendengarkan substansi persoalan.
Baca Juga: Kritik Buzzer, Identitas Pemimpin Media dan Istrinya Disebar Akun Misterius
Ia memberikan contoh nyata, yaitu, ketika seseorang menyatakan bahwa program Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat berhasil jika dieksekusi dengan benar, respons instan yang muncul justru, "Oh, udah deh diam aja buzzer 02."
Hal serupa terjadi pada pihak yang mengkritik program Makan Bergizi Gratis dengan alasan yang valid; mereka langsung dilabeli sebagai "Anak Abah" (sebutan untuk pendukung Anies Baswedan).
Padahal, lanjut Abigail, perbedaan pandangan seperti itu seharusnya dapat menjadi modal diskusi yang produktif, yang bertujuan untuk menemukan akar masalah dan solusi bersama. Namun, karena tingkat kecurigaan publik sudah terlampau tinggi, potensi pertukaran ide yang konstruktif langsung terhenti sebelum sempat berkembang.
Abigail menegaskan bahwa buzzer merupakan salah satu elemen paling mengganggu dalam ekosistem media sosial Indonesia saat ini karena telah meracuni iklim komunikasi publik. Kondisi ini membuat masyarakat enggan untuk menyampaikan pendapatnya secara jujur karena khawatir akan langsung dihakimi sebagai bagian dari kelompok yang dibayar.(*)
Editor : Thomas Priyandoko