Isu ini dinilai sebagai penanda bahwa skema pembiayaan asrama belum ditata dengan baik.
Permasalahan tersebut, menurut Komisi IV, menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pendidikan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi kebutuhan di lapangan.
Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi menyeluruh agar kekeliruan serupa tidak terulang dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa persoalan muncul karena belum adanya perhitungan kebutuhan asrama yang benar-benar realistis.
Ia menilai perangkat teknis harus kembali menyusun anggaran dengan berbasis pada kebutuhan riil sekolah berasrama.
"Disdikbud perlu melakukan penghitungan ulang secara detail. Bila memungkinkan, seluruh biaya asrama ditanggung pemerintah sehingga tidak ada lagi pungutan kepada orang tua," tegas Darlis, beberapa hari lalu.
Ia menjelaskan, selama ini belum pernah ada pembahasan komprehensif tentang mekanisme pendanaan asrama. Akibatnya, beberapa sekolah memilih menarik kontribusi orang tua untuk menutup kekurangan biaya operasional.
Menurutnya, langkah tersebut menyulitkan terutama bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Saat ini, tiga SMA negeri di Kaltim diketahui mengoperasikan asrama dan menghadapi persoalan serupa: biaya operasional jauh lebih besar daripada alokasi dana yang diberikan pemerintah.
Darlis menyebutkan, anggaran sekitar Rp1,56 juta per siswa per bulan masih belum mencukupi kebutuhan riil di lapangan.
"Di sini letak masalahnya. Ketika anggaran tidak memadai, sekolah tentu akan mencari cara agar operasional tetap jalan," ujarnya.
Ia menilai ketidaksesuaian anggaran tersebut menciptakan jarak antara konsep pendidikan gratis yang digaungkan pemerintah dan fakta yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, DPRD mendesak agar pembiayaan asrama dihitung secara realistis dan dimasukkan secara tepat dalam rancangan APBD.
Darlis berharap evaluasi total dilakukan sebelum penyusunan anggaran baru, sehingga seluruh biaya operasional asrama dapat ditanggung pemerintah tanpa membebani siswa maupun orang tua.(adv/DPRDKaltim)
Editor : Uways Alqadrie