Mereka mengaku menjadi korban pemerasan di lingkungan Polda Sumatera Utara. Unggahan itu menyeret nama Kepala Bidang Propam Polda Sumut, Kombes Julihan Muntaha, yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Polda Sumut pun bergerak cepat merespons isu ini.
Akun tersebut juga membuat surat yang ditujukan kepada Presiden RI, Tim Reformasi Polri, DPR RI, hingga media, para pengirim menyatakan resah dengan perilaku oknum Propam yang disebut “zalim” dan merusak marwah institusi kepolisian.
Mereka mengaku hidup dalam tekanan karena takut sewaktu-waktu menjadi korban pemerasan. Pengaduan itu menyebut dugaan keterlibatan Kabid Propam Polda Sumut Kombes Julihan Muntaha serta Kasubid Paminal Kompol Agustinus Candra.
Dalam isi surat, para pelapor mengklaim bahwa laporan internal yang pernah mereka sampaikan justru “diretas, diabaikan, dan tidak ditindaklanjuti”.
“Perilakunya membuat kami para anggota selalu dibayangi kapan lagi kami menjadi korban,” demikian petikan isi surat tersebut. Para personel itu juga mengaku sangat membutuhkan intervensi pimpinan, karena jalur pelaporan yang sudah ditempuh sebelumnya tak menghasilkan respons memadai.
Unggahan tersebut kini viral dan menambah deretan sorotan publik terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang di tubuh Polda Sumut.
Dalam unggahan yang lain, masih di akun TikTok @tan_jhonson88
para personel mengaku hidup dalam tekanan karena diduga menjadi target pemerasan sejumlah oknum internal.
Pengaduan itu berisikan permohonan maaf sekaligus penegasan bahwa laporan yang mereka sampaikan bukan upaya menjatuhkan pihak tertentu.
Para pengirim menyebut aduan dilakukan demi menciptakan kondisi Polda Sumut yang lebih tenang dan aman, sehingga mereka dapat bekerja tanpa rasa takut.
Dalam isi keluhan, para anggota menyatakan berharap pimpinan dapat menindaklanjuti dugaan praktik tidak profesional yang melibatkan sejumlah perwira, mulai dari Kabid Propam berinisial JM, Kasubid Paminal AC, hingga beberapa Kanit seperti IPTU Adi, IPDA Wage, dan IPTU Anwar Angkat.
Mereka mengklaim bahwa perilaku para oknum tersebut telah menimbulkan keresahan di lingkungan Polda Sumut. Para personel mengaku selalu hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan kembali menjadi sasaran pemerasan.
“Kami dibayangi rasa ketakutan yang terus menghantui,” demikian inti dari keluhan yang tersebar luas itu. Para anggota juga memohon agar pimpinan mengambil langkah konkret untuk menghentikan situasi yang mereka sebut meresahkan.
Tanggapan Polda Sumut
Inspektur Pengawas Daerah Polda Sumut, Kombes Nanang Masbudhi, menyatakan institusinya membentuk tim untuk menelusuri isi video viral itu. Tim tersebut dipimpin Kombes Famudin dan diberi mandat melakukan audit dengan tujuan tertentu demi memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Nanang menegaskan proses pemeriksaan akan dilakukan secara terbuka. Hasil audit, kata dia, akan disampaikan kepada publik begitu rangkaian pemeriksaan tuntas. Ia menyebut langkah ini sebagai komitmen pengawasan internal Polda Sumut agar dugaan penyalahgunaan wewenang bisa ditindak tanpa kompromi.
Kombes Julihan Dijadwalkan Diperiksa
Sejumlah saksi yang berkaitan dengan laporan pemerasan telah dimintai keterangan. Adapun pemeriksaan terhadap Kombes Julihan direncanakan menjadi tahapan terakhir setelah seluruh pihak lain selesai dimintai klarifikasi. “Beliau akan diperiksa belakangan,” ujar Nanang.
Nanang belum mengungkap jumlah personel yang telah diperiksa. Ia hanya menegaskan bahwa audit masih berlangsung dan belum ada kesimpulan yang bisa dipublikasikan. “Materinya masih berproses,” katanya.
Hasil Audit Akan Dipublikasikan
Polda Sumut menyatakan akan membeberkan hasil audit begitu pemeriksaan rampung. Temuan ini diharapkan memberi kejelasan apakah dugaan pemerasan oleh Kabid Propam benar terjadi atau hanya klaim sepihak yang beredar di media sosial.
Editor : Uways Alqadrie