Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud akhirnya angkat bicara. Ia menilai penting bagi pemerintah daerah menyampaikan kondisi real fiskal secara terbuka serta memastikan langkah-langkah antisipatif dilakukan agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan tanpa tersendat.
Ia menilai bahwa desakan berbagai komunitas adat dan fraksi-fraksi DPRD agar DBH tidak dipotong merupakan suara yang wajar, namun realisasinya tak sesederhana yang dibayangkan karena skema pembagian DBH sepenuhnya ditentukan pemerintah pusat.
Pria yang akrab disapa Hamas, mengungkapkan bahwa ia belum menerima laporan lengkap mengenai pembahasan DBH yang sebelumnya dilakukan.
“Saya tidak ikut dalam pertemuan dengan masyarakat adat karena sedang di luar kota, jadi hasilnya belum saya terima,” jelasnya, saat ditemui beberapa hari lalu.
Meski begitu, ia memahami keinginan masyarakat dan fraksi-fraksi agar porsi DBH yang diterima Kaltim tidak berkurang. Menurutnya, tuntutan tersebut sangat wajar, namun realisasinya membutuhkan perjuangan panjang.
“DBH itu sifatnya nasional, bukan khusus untuk Kaltim. Jadi memang tidak mudah kalau ingin mencegah adanya pengurangan,” tambahnya.
Hasanuddin menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap mengupayakan yang terbaik bagi daerah. Ia menyebutkan bahwa Ketua APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) kini tengah mengoordinasikan langkah bersama untuk membahas ulang skema DBH di tingkat pusat.
Selain membicarakan DBH, Hasanuddin juga menyoroti penurunan tajam dana transfer yang diterima Kaltim tahun ini. “Dana transfer kita turun hampir 71 persen. Ada pengurangan sekitar 6,135 triliun dari total 21 triliun,” katanya.
Penurunan tersebut memengaruhi banyak rencana belanja daerah, termasuk bantuan keuangan serta beberapa program prioritas. Ia menyebutkan bahwa penyesuaian dalam APBD tahun mendatang akan menjadi tantangan besar dan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
Hasanuddin berharap masyarakat dapat memahami kondisi fiskal saat ini dan menunggu hasil akhir pembahasan APBD.
Ia memastikan DPRD tetap memperjuangkan agar anggaran yang dialokasikan dapat merata dan memberi manfaat bagi seluruh wilayah di Kalimantan Timur.(Adv/DPRDKaltim)
Editor : Uways Alqadrie