KALTIMPOST.ID, DPRD Kaltim mulai merapikan peta pendapatan asli daerah (PAD). Dewan mencoba mengulik potensi pendapatan dari alur sungai di Bumi Etam.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas`ud, mengatakan dewan merasa ada ruang yang bisa dioptimalkan untuk menggerek naik angka pendapatan daerah dari setiap sungai di Kaltim. Salah satunya lewat pengelolaan pengolongan jembatan oleh perusahaan daerah.
Dari 10 jembatan yang ada di Kaltim, ironinya, hanya satu yang benar-benar jadi sumber pemasukan daerah. “Setiap kapal yang melintas perlu pengolongan, asistensi, serta pemanduan. Itu potensi besar jika dimaksimalkan,” katanya usai rapat dengar pendapat di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu, 26 November 2025.
Baca Juga: Perda Alur Sungai Diusulkan, DPRD: Bisa Jadi Sumber PAD Asal Mekanisme Jelas
Sementara sisanya, semua aspek itu justru dikelola swasta. Karena itu, Hasan berharap BUMD milik pemprov bisa masuk dan ambil bagian melalui skema kontrak satu pintu. Politikus Golkar itu mencontohkan, potensi pendapatan dari sektor Ship to Ship (STS) di Muara Berau dan Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Aktivitas di jalur itu, punya nilai ekonomi yang besar.
“STS di Berau misal, dalam rendang delapan mil, setiap bulan mungkin ada sekitar 150 kapal berlalu-lalang. Jika satu kapal bawa 75 ton, dikalikan Rp1 juta. Potensi PAD-nya hampir Rp7 triliun,” ulasnya.
Berbekal perhitungan itu, dia meyakini, PAD Kaltim bisa melonjak signifikan. Mencari sumber-sumber pemasukan baru jadi kebutuhan mendesak setelah transfer pusat dipotong. Karena itu, dewan menginisiasi hadirnya regulasi dan pola kerja sama yang layak agar hal itu terwujud. “Tahap awal, paling memungkinkan, pengolongan Jembatan Mahakam dulu,” tutupnya singkat. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki