KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), penurunan Transfer ke Daerah (TKD), dan meningkatnya kebutuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud, menilai bahwa pemerintah provinsi tidak bisa lagi mengelola aset secara konvensional.
Ia menegaskan bahwa optimalisasi aset daerah melalui kerja sama profesional dengan pihak ketiga adalah langkah yang paling realistis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan.
“Harapannya kalau kami di DPR, ini diajak mini-kontes, kompetisi lah,” ujar Hamas, menyinggung pentingnya seleksi terbuka dalam mencari pengelola yang terbaik, Senin (17/11/2025).
Tak hanya itu, ia menekankan bahwa mekanisme seleksi pengelola harus dilakukan secara transparan dan kompetitif, terutama untuk aset yang bergerak di sektor jasa seperti perhotelan. Menurutnya, pemerintah harus menggandeng pihak yang benar-benar memiliki pengalaman dan kapasitas.
“Mini-kontes lah ya, yang biasa mengelola hotel,” tambahnya.
Ia mencontohkan pengelolaan Hotel Atlet di Jakarta yang kini lebih berkembang setelah dikelola pihak ketiga. Pengelolaan yang profesional membuat aset pemerintah tersebut berubah menjadi lebih produktif dan memiliki nilai layanan yang lebih baik.
“Itu ada tuh hotel atlet, contoh di Jakarta kan, yang di dekat Senayan itu. Itu dikelola oleh pihak ketiga dan sekarang lebih bagus,” jelasnya.
Menurutnya, kerja sama dengan pihak ketiga bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga strategi mengatasi keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengelola aset secara langsung.
Dengan pola pengelolaan profesional, daerah dapat meningkatkan pendapatan tanpa harus terbebani biaya pemeliharaan yang besar.
“Namanya Hotel Atlet berubah sekarang. Harapannya dengan pihak ketiga ini,” katanya.
Dirinya menyebutkan bahwa BUMD seperti MBS sebaiknya berfungsi sebagai mitra strategis dan pengawas, bukan menjadi operator tunggal yang mengurus semua aspek teknis.
Pola ini dinilai lebih efektif karena menempatkan BUMD pada peran yang sesuai dengan kapasitasnya dalam manajemen dan pengawasan.
Ia juga menyoroti bahwa masih banyak aset daerah yang terbengkalai atau tidak berkembang karena tidak dikelola dengan pendekatan bisnis modern.
Padahal, dalam situasi fiskal yang semakin menantang, setiap aset harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat.
Hamas berharap pemerintah provinsi segera memperkuat pola kemitraan tersebut agar aset daerah tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi sumber pendapatan yang nyata.
“Kami mendorong agar aset ini benar-benar dimanfaatkan melalui pola kerja sama yang profesional,” pungkasnya dengan tegas (Adv/DprdKaltim)
Editor : Uways Alqadrie