Di saat sekolah di pusat kota memiliki tenaga pendidik yang cukup, bahkan sering kali berlebih, sekolah-sekolah di kecamatan jauh justru kekurangan guru mata pelajaran inti.
Kondisi ini menimbulkan kesenjangan kualitas belajar yang semakin terasa. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud alias Hamas, menilai persoalan ini harus ditangani secara serius dan sistematis agar tidak terus menjadi masalah tahunan.
Hamas menjelaskan bahwa banyak sekolah di wilayah pedalaman, terutama di daerah pesisir dan perbatasan, masih harus mengandalkan guru honorer yang jumlahnya terbatas.
“Saya menerima banyak laporan bahwa ada sekolah hanya punya satu atau dua guru yang harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus. Ini tidak ideal dan sangat membebani guru maupun siswa,” jelasnya belum lama ini.
Ia menilai bahwa penataan guru harus dilakukan melalui mekanisme yang lebih transparan dan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa penempatan guru tidak hanya berdasarkan formasi administratif, tetapi juga memperhatikan kondisi geografi dan jumlah siswa di daerah tersebut.
“Jangan sampai sekolah di kota berlimpah guru, sementara sekolah desa kekurangan. Ini bukan kesalahan guru, tapi sistem pemerataannya yang harus diperbaiki,” sambungnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti lemahnya insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Ia menilai bahwa pemerintah harus memberikan perhatian khusus agar para tenaga pendidik tidak merasa bekerja sendirian tanpa dukungan fasilitas yang memadai.
“Guru yang ditempatkan di pedalaman harus diberi penghargaan yang pantas. Tidak hanya tunjangan, tapi juga fasilitas tempat tinggal dan jaminan keamanan. Mereka membawa misi besar mencerdaskan anak bangsa di wilayah yang sering luput dari perhatian,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kekurangan guru berkualitas di daerah dapat berdampak langsung pada rendahnya capaian akademik siswa, termasuk ketidaksiapan mereka bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Hamas menegaskan bahwa hal ini harus menjadi alarm bagi pemerintah.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, kita akan menghasilkan generasi yang berbeda kualitasnya hanya karena faktor geografis. Ini tidak boleh terjadi di Kaltim,” katanya.
Ia meminta agar pemerintah daerah dan dinas pendidikan melakukan pemetaan kebutuhan guru secara berkala, bukan sekadar menjelang tahun ajaran baru. Dengan perencanaan yang matang, Makmur yakin penataan guru bisa lebih efektif.
“Semua harus direncanakan dengan baik. DPRD siap mengawal kebijakan ini agar pemerataan tenaga pendidik benar-benar berjalan di seluruh wilayah,” tuturnya.
Di akhir penyampaiannya, dirinya menegaskan bahwa pendidikan yang merata adalah fondasi kesuksesan pembangunan Kaltim, terutama menjelang masa transformasi ekonomi dan penguatan SDM menghadapi IKN.
“Anak-anak di pedalaman berhak atas guru berkualitas sama seperti anak-anak di kota. Tugas kita memastikan itu terjadi. Tidak boleh ada yang tertinggal,” pungkasnya.(Adv/DprdKaltim)
Editor : Uways Alqadrie