KALTIMPOST.ID, Rancangan APBD Kaltim 2026 akhirnya dikunci jelang batas waktu penetapan, Minggu malam, 30 November 2025. Pemprov dan DPRD Kaltim menyepakati Rp 15,15 triliun jadi anggaran yang dikelola tahun depan. Angka itu hadir setelah pemangkasan lebih dari Rp 6 triliun dari transfer pusat.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas`ud, menyebut masih ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri yang jadi tahapan terakhir, sebelum akhirnya angka itu benar-benar dikelola untuk pembangunan daerah tahun depan. “Setelah semua beres, barulah angka Rp15,15 triliun resmi jadi APBD Kaltim tahun depan,” sebutnya selepas paripurna.
Semua pos sudah dirancang ulang menyesuaikan fiskal yang mengecil. Tapi Rudy menyebut beberapa program tetap aman, tak tersentuh revisi. Dari TPP ASN dan PPPK, hingga Gratispol dan Jospol, dua program unggulannya bersama Seno Aji, wakilnya.
Baca Juga: APBD Kaltim 2026 Rp15,15 Triliun: Ini Rinciannya di Tengah Defisit Transfer Pusat
Melorotnya rancangan APBD selepas dipangkas pusat akan jadi momen untuk Kaltim melepas ketergantungan dana transfer. Memaksimalkan pemasukan dari pendapatan asli daerah (PAD) jadi satu-satunya opsi yang harus didongkrak. “Doakan saja. Pemerintah mengupayakan agar PAD bisa melesat,” tukasnya.
Terkait pembahasan yang bergulir di detik-detik terakhir pengesahan, Rudy tak menepis jika tahapan pembahasan anggaran sempat merenggang. Ketika Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) disepakati bersama dewan akhir September lalu, masih memuat angka Rp21,7 triliun.
Tapi saat itu kabar pemotongan masih simpang-siur. Semua daerah, termasuk Kaltim menanti kepastian dari Kementerian Keuangan. Sampai akhirnya kabar itu datang beberapa pekan kemudian, dan memaksa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merancang ulang postur yang sempat dirakit dalam KUA-PPAS. “Perlu menghitung ulang, sampai akhirnya terkunci di angka Rp15,15 triliun,” katanya singkat. (*/riz)
Berikut Rincian APBD Kaltim 2026:
Pendapatan Daerah: Rp14,25 triliun
Terdiri dari:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10,75 triliun
Pendapatan Transfer: Rp 3,13 triliun
(mengalami penurunan besar dari rencana awal Rp 9,33 triliun)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp 362,03 miliar
Belanja Daerah: Rp 15,15 triliun
Rinciannya:
Belanja Operasi: Rp 8,16 triliun
Belanja Modal: Rp 1,06 triliun
Belanja Tidak Terduga (BTT): Rp 33,93 miliar
Belanja Transfer: Rp 5,89 triliun
Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan: Rp 900 miliar