KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Komisi IV DPR RI berencana memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam waktu dekat. Pemanggilan ini bertujuan untuk mendalami dugaan praktik deforestasi atau penebangan hutan skala besar yang diyakini menjadi faktor pemicu utama bencana banjir bandang dahsyat di Sumatera.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Alex Indra Lukman, menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas bencana alam yang melanda Sumatera.
Menurut Alex, fenomena siklon yang memicu curah hujan ekstrem dan banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera merupakan kejadian yang belum pernah disaksikan sebelumnya di kawasan tropis Indonesia.
"Kami melihat ini adalah pertama kalinya siklon dengan intensitas seperti ini terjadi di wilayah tropis Indonesia. Tentu curah hujannya sangat ekstrem," ujar Alex kepada awak media, Selasa (2/12/2025).
Indikasi Material Kayu Perkuat Dugaan
Baca Juga: Banjir Sumatra Bawa Tsunami Kayu Gelondongan, Menhut Raja Juli Didesak Beri Penjelasan
Alex menilai, material kayu yang terbawa derasnya arus banjir memberikan indikasi kuat adanya masalah serius di kawasan hulu, khususnya di lereng perbukitan. Hal ini memperkuat dugaan adanya praktik deforestasi yang menyebabkan daya dukung lingkungan menurun drastis.
"Dari material yang terbawa, logika kita mengatakan ini bukan sekadar luapan air biasa, tetapi ada persoalan di hulu, di lereng bukit, yang telah terjadi," katanya.
Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI telah menjadwalkan rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan pada Kamis, 4 Desember 2025, pukul 14.00 WIB. Paparan dari Kementerian Kehutanan dianggap penting untuk menguraikan kondisi terkini kawasan hutan serta rencana pemerintah dalam mencegah bencana serupa terulang.
"Kami telah mengundang Kementerian Kehutanan untuk menyampaikan paparannya pada Kamis. Apalagi kami telah membaca pernyataan dari Pak Menteri Kehutanan yang akan melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan baru untuk menangani masalah ini," tegas Alex.
Penjadwalan rapat tersebut sengaja dilakukan pada Kamis agar mitra kerja, yaitu Kementerian Kehutanan, memiliki waktu yang memadai untuk menyiapkan presentasi yang lengkap dan komprehensif.
Baca Juga: Data BNPB 1 Desember 2025: 1,5 Juta Warga Sumatera Terdampak Banjir dan Longsor, 604 Meninggal dan 570 Ribu Orang Mengungsi
Antisipasi Siklon Berulang dan Pembaharuan Kebijakan
Alex juga menekankan pentingnya pembaharuan kebijakan kehutanan. Ia memprediksi bahwa siklon serupa berpotensi terjadi lagi di tahun-tahun mendatang, sehingga regulasi kehutanan harus lebih relevan dengan kondisi iklim dan risiko bencana saat ini.
"Siklon seperti ini, jika sudah pernah terjadi, dapat kita prediksi mungkin akan berulang di masa depan. Oleh karena itu, kita membutuhkan kebijakan kehutanan yang baru, yang up to date, agar bencana seperti ini tidak terjadi lagi," pungkasnya.
Data Korban Banjir Bandang Sumatera
Banjir bandang di Sumatera telah menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Berdasarkan data terbaru per 2 Desember 2025, total korban meninggal dunia dari bencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 604 orang.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam rilisnya (Selasa, 2/12/2025), menyampaikan bahwa total korban meninggal per Senin (1/12) pukul 17.00 WIB mencapai 604 jiwa, dan sebanyak 464 jiwa masih dinyatakan hilang.
Baca Juga: Dampak Banjir Padang, Kerugian Infrastruktur Capai Ratusan Miliar, Jembatan Kritis
"Tim gabungan dari BNPB, TNI/Polri, Basarnas, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah terus berupaya mempercepat operasi pencarian, pertolongan, penyaluran logistik, dan pembukaan akses ke wilayah terdampak," kata Abdul Muhari.
Di Sumatera Utara, jumlah korban jiwa tercatat mencapai 283 orang setelah tim SAR menemukan korban hilang tambahan. Korban tersebar di beberapa lokasi termasuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Kota Padangsidimpuan, Deli Serdang, dan Nias. Sementara itu, 173 jiwa dilaporkan masih hilang di Sumut.
Jumlah pengungsi juga tersebar di berbagai titik, seperti 15.765 jiwa di Tapanuli Utara, 2.111 jiwa di Tapanuli Tengah, 1.505 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 7.194 jiwa di Mandailing Natal.
Upaya pembukaan akses darat yang sempat terputus di sejumlah kabupaten terus digencarkan. Salah satu jalur penting, Tarutung–Padangsidimpuan, telah mulai terbuka berkat dukungan Dinas Pekerjaan Umum, TNI, dan Polri.
Pembukaan jalur Tarutung–Sibolga juga dilakukan, di mana akses kini telah menjangkau Dusun Sibalanga Jae di depan Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara.(*)
Editor : Thomas Priyandoko