KALTIMPOST.ID, Pemprov dan DPRD Kaltim sudah menyepakati bersama Rancangan APBD 2026 akhir November lalu. Angkanya Rp15,15 triliun. Di tengah sempitnya ruang fiskal imbas pemangkasan transfer pusat, DPRD mendorong agar pemerintah lebih piawai dalam menarik investasi yang bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Hal itu mengemuka ketika Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum atas Nota Keuangan 2026. Soal investasi, kata Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, pemerintah sudah menjajaki kerja sama di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT). “Ada investor yang berminat bangun PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Bukan batubara. Ada juga rencana pemanfaatan sampah jadi energi,” katanya.
Kaltim diyakininya masih memiliki banyak potensi untuk mendorong pertumbuhan PAD, di luar eksploitasi sumber daya alam. Hal ini, lanjut dia, sejalan dengan upaya pemerintah mendorong hadirnya energi hijau di Bumi Etam.
Baca Juga: Banyak Celah PAD Belum Tergarap, Pajak Alat Berat Dinilai Potensial Ketimbang Naikkan PBB
Meski begitu, Sri menyadari pengembangan EBT tak bisa lahir secepat kilat. Perlu proses mengingat ada keterbatasan daya dan suplai. “Tapi langkah kecil tetap harus dimulai bertahap,” imbuhnya.
Di sisi lain, muncul pertanyaan dari fraksi lain soal pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya pengembangan UMKM yang bisa jadi penyangga perekonomian daerah. Kata Sri, ada Jospol, program kepala daerah yang bisa memastikan pengembangan UMKM bisa berjalan,
Di situasi mengencangkan ikat pinggang, Sekprov menegaskan pemerintah tetap menjaga program pemberdayaan tetap berjalan. “Untuk itu lewat Jospol bisa. Memang besarannya menyusut karena pemangkasan. Tapi tetap teralokasikan,” tukasnya mengakhiri. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki