KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Ibu kota Jakarta kembali menjadi sorotan dunia karena dinobatkan sebagai kota atau kawasan metropolitan dengan populasi terpadat di seluruh dunia.
Mirip dengan isu kepadatan di Jawa, kini tekanan populasi di Bali juga memunculkan usulan penting dari Menteri ATR/BPN mengenai transmigrasi penduduk ke luar Pulau Dewata, dengan Kalimantan menjadi salah satu destinasi utama yang ingin dikembangkan.
Menurut data yang dirilis oleh Divisi Kependudukan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai kawasan metropolitan terpadat dengan jumlah penduduk mencapai 42 juta jiwa. Dilansir dari laporan ABC, posisi kedua ditempati oleh Dhaka, ibu kota Bangladesh, dengan hampir 40 juta penduduk.
Pencapaian ini membuat Jakarta menggeser Tokyo, Jepang, yang kini turun ke posisi ketiga dengan 33 juta penduduk. Penurunan posisi Tokyo disebabkan oleh stagnasi pertumbuhan penduduk dan menghadapi krisis populasi selama beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: Dorong Transformasi, Sektor Transmigrasi Siap Beradaptasi Hadapi Tantangan Kompleks
Dengan kepadatan penduduk yang masif, Jakarta menghadapi serangkaian masalah klasik kota megapolitan global, termasuk kemacetan yang akut, tingkat polusi yang tinggi, dan masalah banjir yang kronis. Tantangan ini semakin kompleks akibat koordinasi antarwilayah di kawasan Jabodetabek yang seringkali kurang optimal.
Untuk mengurangi beban demografi dan lingkungan di Jakarta, Pemerintah Indonesia sejak tahun 2019 telah memulai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru.
Menteri ATR/BPN Ajak Warga Bali Pindah ke Luar Pulau
Dalam konteks serupa, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengeluarkan seruan agar penduduk Bali mempertimbangkan untuk bertransmigrasi ke luar daerah dan mengelola lahan pertanian di sana.
Nusron menyampaikan bahwa program transmigrasi ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Nusron memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria yang diadakan di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (26/11/2025). Acara tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Bali, termasuk Gubernur Bali Wayan Koster.
"Maka dari itu, Pak Gubernur, kita harus bersiap. Warga Bali perlu disiapkan agar ada yang bersedia transmigrasi lagi untuk menggarap lahan di luar Bali," ujar Nusron, seperti dikutip oleh media lokal.
Nusron kemudian menyebutkan beberapa wilayah yang memiliki potensi lahan pertanian besar, seperti Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Papua. Ia juga menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat untuk menghidupkan kembali program transmigrasi.
"Presiden sangat jelas, pemerintah akan mendatangkan warga dari Jawa, dari Bali, jika lahan di luar Jawa kekurangan SDM. Program transmigrasi akan diaktifkan kembali dengan menyediakan lahan pertanian yang lebih menjanjikan," tambahnya.
Baca Juga: Emas dari Bali, Sinyal Kekuatan Baru Voli Pantai Kaltim Menuju PON 2028
Gubernur Bali, Wayan Koster, menanggapi usulan tersebut dan mempersilakan warganya yang tertarik untuk pindah dan berkarier di sektor pertanian di luar Bali. Ia mengingatkan bahwa program perpindahan penduduk ke wilayah yang kurang padat ini telah banyak diikuti oleh warga Bali pada masa lampau.
"Maksudnya (populasi) Bali kan memang sudah terlihat padat. Sementara di daerah lain, ada lahan yang sangat luas," jelas Koster usai rapat paripurna DPRD Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (1/12/2025).
Proyek IKN Terkini Pembangunan Yudikatif dan Legislatif
Sementara isu transmigrasi muncul, pembangunan di IKN terus dikebut. Saat ini, IKN sedang memfokuskan pengerjaan Kawasan Kompleks Yudikatif, yang mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA).
Baca Juga: KAI Catat 717 Ribu Lebih Tiket Nataru Terjual, Rute Jakarta-Surabaya Paling Diburu
Total anggaran untuk pembangunan kompleks Yudikatif dan Legislatif ini mencapai Rp 11,6 triliun, yang membutuhkan lahan seluas 57 hektare (ha).
Selain itu, kompleks perkantoran legislatif juga akan dibangun di atas lahan 42 ha dengan alokasi anggaran Rp 8,5 triliun untuk periode 2025-2027. Fasilitas di dalamnya meliputi Gedung Sidang Paripurna, Serambi Musyawarah, Plaza Demokrasi, dan museum.
Beberapa pembangunan infrastruktur prioritas lainnya, seperti penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika, ditargetkan rampung dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025.
Otorita IKN juga memastikan ketersediaan sumber air baku dan fasilitas pendukung seperti jalan, hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan, telah dipersiapkan untuk menunjang relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemindahan ASN ke Nusantara direncanakan akan dimulai secara bertahap pada tahun 2028.(*)
Editor : Thomas Priyandoko